SEMARANG - Kebutuhan dokter di Jawa Tengah hingga kini masih cukup tinggi. Provinsi ini setidaknya masih membutuhkan 16.458 dokter yang perlu ditempatkan di semua kabupaten/kota.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan, perbandingan jumlah dokter umum maupun spesialis masih kurang, jika dibandingkan dengan persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Sesuai standar World Health Organization (WHO), 1 orang dokter mengakomodasikan sebanyak 1.000 penduduk.

"Jawa Tengah saat ini memiliki 11.405 dokter. Sedangkan jumlah idealnya setidaknya 27.863 dokter," ucapnya saat menghadiri acara Musyawarah Wilayah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Regional Wilayah IV di Hotel Santika Premiere, Semarang pada Jumat, 19 September 2025.  

Sekda menyampaikan, lulusan dokter umum maupun spesialis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, jumlahnya masih belum mencukupi. Maka dari itu, peran AIPKI dibutuhkan untuk memperbanyak lulusan baru kedokteran guna menekan gap/ketimpangan yang ada.

Tak hanya itu, ia juga meminta AIPKI memiliki program edukasi agar semakin banyak pelajar yang berminat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan jurusan kedokteran. 

Menurutnya, stigma atau persepsi publik terkait mahalnya biaya masuk fakultas kedokteran harus dihilangkan. Dengan begitu, akan ada semakin banyak anak yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan kedokteran.

"Barangkali secara akademik di sekolah SMA, mungkin sebetulnya mereka punya potensi untuk masuk di kedokteran. Akan tetapi, begitu bicara masalah biaya itu pasti enggak akan berani," kata Sekda.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidilan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Khairul Munadi, mengatakan, selain jumlah dokter yang masih kurang, ada juga tantangan distribusi di dunia kesehatan di Indonesia.

Menurutnya, butuh kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah pusat hingga daerah, serta perguruan tinggi, dan lainnya untuk mengatasi tantangan tersebut.

"Contoh kecil saja. Untuk pendidikan kedokteran dan spesialis, butuh rumah sakit. Rumah sakit tidak mungkin didirikan sendiri oleh perguruan tinggi, apalagi kampus yang baru, sehingga perlu bergandengan tangan, perlu didukung peran pemerintah daerah juga," katanya.

Guna menwujudkan Indonesia sehat 2045, Presiden mempunyai harapan untuk membuka 158 program studi kedokteran baru. 

Humas dan Kemitraan AlPKI, Tonang Dwi Ardyanto, menambahkan, sejak asosiasi ini didirikan pada 2001, dari 17 fakultas kedokteran kini berkembang menjadi 127 anggota. Keberadaan asosiasi memiliki tujuan untuk menjaga mutu pendidikan kedokteran.

Adapun inti pokok penyelenggaraan forum kali ini, bagaimana menjawab persoalan pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia.