SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi kepada masyarakat di wilayahnya, yang semakin banyak menggunakan teknologi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dalam melakukan transaksi keuangan. 

Guna mendukung penggunaan teknologi tersebut, Pemprov Jateng terus memperluas jaringan internet ke desa-desa dan blank spot area atau wilayah tertentu yang tidak terjangkau sinyal, sehingga semua masyarakat bisa mengakses layanan transformasi keuangan digital.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam kegiatan Rupiah Tresno Budoyo “Rayakan Digitalisasi, Berbudaya untuk Negeri”, di Rajawali Culture Center, Kota Semarang pada Sabtu, 1 November 2025 malam.

"Ini sudah kita mulai sejak masa covid-19 dulu, awalnya untuk mendukung administrasi di desa, dan selanjutnya akan mendukung layanan digitalisasi, termasuk dalam transaksi keuangan di tengah masyarakat," ucapnya. 

Sekda mengatakan, digitalisasi keuangan membuat pembukuan menjadi lebih tertib, serta membentuk budaya kejujuran dalam transaksi keuangan. Dengan menggunakan QRIS, masyarakat bisa terhindar dari tindakan tidak jujur dalam transaksi keuangan, seperti penggunaan uang palsu. 

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah, hingga kini Pemprov Jateng sudah memfasilitasi jaringan internet di 866 titik desa blank spot. Sepanjang tahun 2025, Pemprov sudah memberikan fasilitas jaringan internet gratis di 327 desa, terdiri dari 195 desa blank spot, 50 desa wisata, 50 desa miskin ekstrem, dan 32 desa rawan banjir. 

Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menargetkan, seluruh wilayah blankspot di Jateng bisa terhubung dengan internet pada tahun 2029.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Rahmat Dwisaputra, mengatakan, Jateng menjadi salah satu provinsi dengan adopsi QRIS tertinggi. Tak hanya itu, provinsi ini sudah menerapkan tap QRIS untuk layanan transportasi, pembelian gas elpiji, hingga akses tempat wisata. 

"Melalui digitalisasi transaksi keuangan, lalu lintas UMKM akan terlihat, moral hazard (tindakan tidak bermoral/perilaku tidak jujur) dalam pengelolaan keuangan akan berkurang, sehingga (hal ini dapat) menjamin tata kelola pemerintahan daerah," pungkasnya. 

Dalam kegiatan itu, dilakukan penyerahan nota kesepakatan penggunaan QRIS dengan 4 kabupaten, yaitu Grobogan, Rembang, Jepara, dan Blora. 

Sebagai infromasi, Rupiah Tresno Budoyo merupakan rangkaian festival dalam rangka memperingati 200 Tahun Perang Diponegoro. Melalui pertunjukan Opera Orchestra Diponegoro bersama Eko Dance Company, disampaikan pesan keadilan yang menjadi bagian penting dari perjuangan melawan VOC atau Vereenigde Oostindische Compagnie (Perusahaan Hindia Timur Belanda).

"Ekonomi tidak bisa lepas dari budaya. Tanpa budaya, ekonomi menjadi eksploitatif terhadap alam dan manusia," kata Rahmat.