SEMARANG - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan, jumlah lahan kritis di wilayahnya berkurang dalam tiga tahun terakhir. 

Ia menyampaikan, data lahan kritis di Jateng pada tahun 2022-2024 mencapai 392 ribu hektare. Saat ini, ada sebanyak 317.629 hektare lahan kritis atau mengalami penurunan sekitar 75 ribu hektare.

Guna mengurangi jumlah lahan kritis di Jateng, ia terus mendorong dilakukannya pemulihan lahan melalui program perhutanan sosial, atau upaya pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga lingkungan.

"Jadi sudah ada penurunan yang cukup signifikan terkait dengan luasan lahan kritis yang ada di Jawa Tengah," ucap Ka DLHK dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, di Kantor DLHK Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang pada Senin, 15 Desember 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan, kosep perhutanan sosial ini diharapkan dapat memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga kawasan hutan sebagaimana mestinya. 

"Konsep perhutanan sosial ini tidak mengabaikan fungsi kawasan hutan,” katanya.

Ia menilai, pemulihan lahan kritis khususnya melalui program perhutanan sosial perlu pendampingan penuh untuk mempertahankan peran hutan sebagai penjaga ekosistem alam.

Maka dari itu, Sekda mendorong adanya pendampingan terkait komposisi tanaman sesuai dengan perhitungan yang tepat. Dalam program perhutanan sosial, salah satu contoh komposisi tanamannya sebanyak 50% tanaman keras, 30% tanaman keras buah-buahan, dan 20% tanaman semusim.

"Dengan konsep ini fungsi hutan akan menjadi lebih pulih dan punya dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Mudah-mudahan dengan konsep ini pelestarian hutan di Jawa Tengah akan terjaga dengan baik," ucapnya.