Follow Us :              

Upayakan Pemerataan Layanan Kesehatan, Pemerintah Dorong Penambahan Dokter Spesialis

  29 January 2026  |   13:00:00  |   dibaca : 203 
Kategori :
Bagikan :


Upayakan Pemerataan Layanan Kesehatan, Pemerintah Dorong Penambahan Dokter Spesialis

29 January 2026 | 13:00:00 | dibaca : 203
Kategori :
Bagikan :

Foto : Ebron (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Ebron (Humas Jateng)

SURAKARTA – Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis, agar persebarannya semakin merata di semua daerah. 

Salah satu contohnya, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan rumah sakit di sejumlah daerah, melalui program pendidikan dokter spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU). 

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, saat ini Indonesia membutuhkan 1.165 dokter spesialis dengan kompetensi tambahan, untuk memberikan layanan prioritas jantung, stroke, dan kanker. Sebab, setiap tahun ada ribuan orang yang meninggal dunia akibat penyakit-penyakit tersebut. 

"Antrean untuk layanan prima bagi penderita jantung dan stroke masih sangat panjang di rumah sakit, sedangkan golden period (waktu krusial) untuk jantung dan stroke hanya hitungan jam. Kalau layanan hanya ada di rumah sakit besar, tentu kasihan pasiennya," ucapnya dalam Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Teknis (Rakontek) Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Hotel Mercure Solo pada Kamis, 29 Januari 2026.

Melalui pendidikan dokter spesialis pada RSPPU, Menkes berharap akan ada lebih banyak dokter spesialis yang diproduksi. 

“Para dokter itu, nanti akan ditempatkan ke rumah sakit yang belum punya dokter spesialis,"  katanya. 

Ia menargetkan kekurangan dokter spesialis dapat terpenuhi dalam kurun waktu 5–10 tahun. Meskipun demikian, harapannya target ini dapat tercapai dengan lebih cepat. 

Pada kesempatan itu, Menkes melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, RSUD Dr. Moewardi, dan Universitas Diponegoro, untuk membuka pendidikan spesialis bedah saraf, bedah anak, dan mikrobiologi

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengapresiasi sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota dalam program kesehatan di wilayahnya. 

Ia menilai, kegiatan ini memiliki peran strategis dalam menyatukan langkah agar program kesehatan di Jateng dapat berjalan efektif dan akseleratif. 

Selama tahun 2025, program kesehatan di Jateng berjalan dengan baik melalui sejumlah program, seperti Dokter Spesialis Keliling (Speling), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan sebagainya. 

"Ini menjadi bahan evaluasi kita semua, agar program kesehatan di Jawa Tengah tahun 2026 (jadi) lebih baik lagi," ucap Sekda.


Bagikan :

SURAKARTA – Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis, agar persebarannya semakin merata di semua daerah. 

Salah satu contohnya, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan rumah sakit di sejumlah daerah, melalui program pendidikan dokter spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU). 

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, saat ini Indonesia membutuhkan 1.165 dokter spesialis dengan kompetensi tambahan, untuk memberikan layanan prioritas jantung, stroke, dan kanker. Sebab, setiap tahun ada ribuan orang yang meninggal dunia akibat penyakit-penyakit tersebut. 

"Antrean untuk layanan prima bagi penderita jantung dan stroke masih sangat panjang di rumah sakit, sedangkan golden period (waktu krusial) untuk jantung dan stroke hanya hitungan jam. Kalau layanan hanya ada di rumah sakit besar, tentu kasihan pasiennya," ucapnya dalam Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Teknis (Rakontek) Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Hotel Mercure Solo pada Kamis, 29 Januari 2026.

Melalui pendidikan dokter spesialis pada RSPPU, Menkes berharap akan ada lebih banyak dokter spesialis yang diproduksi. 

“Para dokter itu, nanti akan ditempatkan ke rumah sakit yang belum punya dokter spesialis,"  katanya. 

Ia menargetkan kekurangan dokter spesialis dapat terpenuhi dalam kurun waktu 5–10 tahun. Meskipun demikian, harapannya target ini dapat tercapai dengan lebih cepat. 

Pada kesempatan itu, Menkes melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, RSUD Dr. Moewardi, dan Universitas Diponegoro, untuk membuka pendidikan spesialis bedah saraf, bedah anak, dan mikrobiologi

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengapresiasi sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota dalam program kesehatan di wilayahnya. 

Ia menilai, kegiatan ini memiliki peran strategis dalam menyatukan langkah agar program kesehatan di Jateng dapat berjalan efektif dan akseleratif. 

Selama tahun 2025, program kesehatan di Jateng berjalan dengan baik melalui sejumlah program, seperti Dokter Spesialis Keliling (Speling), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan sebagainya. 

"Ini menjadi bahan evaluasi kita semua, agar program kesehatan di Jawa Tengah tahun 2026 (jadi) lebih baik lagi," ucap Sekda.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu