SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat komitmen peningkatan kualitas sanitasi masyarakat melalui program jambanisasi dan penyediaan air bersih. 

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus menanggulangi kemiskinan ekstrem.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kantor Gubernur Jateng, Semarang pada Rabu, 22 April 2026. 

Dalam kesempatan itu, Wagub melaporkan capaian pembangunan sanitasi di Jateng. Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jateng telah merealisasikan pembangunan 5.328 unit jamban bagi masyarakat. Namun, kebutuhan jamban layak masih cukup besar. Hingga saat ini, masih terdapat sekitar 21.542 rumah tangga yang belum memiliki akses jamban sehat.

“Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,” ucap Wagub.

Guna mempercepat pemenuhan kebutuhan fasilitasi jamban, Pemprov Jateng membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari pemerintah pusat melalui skema APBN, termasuk sinergi dengan DPR RI.

Wagub menambahkan, intervensi sanitasi memiliki peran strategis dalam mendukung program kesehatan lain, termasuk penanganan stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jateng sebesar 9,77% atau sekitar 188.533 balita.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyampaikan, pemenuhan jambanisasi di Jateng menjadi salah satu prioritas yang perlu mendapat dukungan.

“Kami menyerap aspirasi dari Jawa Tengah, termasuk kebutuhan jambanisasi yang masih memerlukan bantuan,” ujarnya.

Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti kebutuhan tersebut bersama dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya mitra kerja Komisi VIII untuk mendukung percepatan peningkatan sanitasi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan bantuan untuk Jateng dengan total nilai mencapai triliunan rupiah. Bantuan yang dberikan, meliputi dukungan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 2,76 triliun; sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku usaha mikro kecil (UMK) senilai Rp21,8 miliar; program Baznas Rp4,08 miliar; dukungan dari BNPB sebesar Rp2,3 miliar; serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebesar Rp7,95 miliar.