ACEH — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., berbagi ilmu kepemimpinan daerah dalam acara Seminar Nasional "Best Practice Kepemimpinan Daerah" di Gedung AAC Prof. Dr. Dayan Dawood, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada Rabu, 22 April 2026.

Seminar diselenggarakan dalam rangka Perayaan Hari Jadi ke-821 Kota Banda Aceh dan Pelaksanaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2026. 

Acara ini dihadiri oleh seluruh wali kota di wilayah Sumatera bagian Utara, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh masyarakat umum dan mahasiswa.

Saat menjadi narasumber, Gubernur membeberkan beberapa langkah atau praktik baik yang sudah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah selama ia memimpin, salah satunya dengan menerapkan collaborative government (pemerintahan kolaboratif). Dalam hal ini, ada kolaborasi antara Gubernur dengan 35 bupati/wali kota di Jateng dalam upaya pembangunan daerah. 

Selain itu, integrasi program pemerintah pusat dengan program-program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga terus dilakukan.

"Jadi, kita membentuk super team dalam membangun suatu daerah, tidak boleh ada ego sektoral. Satu daerah dengan daerah lain tumbuh bersama," ucap Gubernur saat menyampaikan paparan.

Kolaborasi antardaerah juga berperan penting dalam menciptakan wilayah aglomerasi. Tidak hanya antarkepala daerah, tetapi juga dengan stakeholder terkait. Sebagai contoh, pada tahun 2025 wilayah aglomerasi Soloraya yang meliputi 7 kabupaten/kota menggelar event Soloraya Great Sale (SGS). Bahkan dalam satu bulan, nilai transaksi gelaran SGS mencapai Rp10,7 triliun.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menegaskan bahwa seorang kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota, memiliki peran sebagai manajer marketing. Artinya, kepala daerah harus menguasai potensi daerahnya untuk ditawarkan kepada para investor dari dalam negeri maupun luar negeri. Langkah tersebut sudah dilakukan di Jawa Tengah, bahkan berhasil mencatatkan nilai realisasi investasi pada tahun 2025 sekitar Rp88,5 triliun.

Dalam setiap kunjungan ke provinsi lain, negara lain, atau pertemuan dengan duta besar negara sahabat, Gubernur pun mengajak sejumlah bupati dan wali kota, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dan pihak-pihak lainnya. Upapa ini bertujuan untuk mempromosikan potensi daerah dan menjajaki peluang kerja sama atau investasi. 

Terkait investasi itu, Gubernur menjelaskan bahwa penetapan lahan-lahan khusus untuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi hal yang sangat penting. Tentunya tanpa mengubah lahan sawah dilindungi (LSD) yang juga menjadi menopang swasembada pangan.

Tak hanya itu, kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di Jateng juga dilakukan. Hingga kini, sudah ada sekitar 111 perguruan tinggi yang menjalin MoU (nota kesepahaman) dengan Pemprov Jateng. Kerja sama dilakukan karena kontribusi perguruan tinggi sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Gubernur juga memaparkan best practice yang dilakukannya di sektor kesehatan melalui program Dokter Spesialis Keliling (Speling). Program ini juga diintegrasikan dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, upaya pengentasan kemiskinan di Jateng dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan stunting, sekolah gratis untuk anak dari keluarga miskin, bantuan modal usaha, dan lainnya.

Terkait penanganan tingkat pengangguran terbuka (TPT), Pemerintah Provinsi Jateng memaksimalkan link and match antara dunia pendidikan dan industri, serta mendorong kerja sama perusahaan dengan sekolah vokasi, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), Politeknik, dan sebagainya.