SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Senin, 27 April 2026.

Total ada 27 pejabat yang dilantik, terdiri dari 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 1 Pejabat Fungsional Ahli Utama. Adapun dari jumlah tersebut, 13 pejabat mendapatkan promosi dan 13 pejabat mengalami pergeseran atau mutasi.

“Mutasi atau rotasi adalah hal yang wajar untuk kesegaran organisasi itu sendiri, sehingga birokrasi kita bisa sehat, berdaya guna, dan bermanfaat bagi masyarakat banyak,” ucap Gubernur dalam sambutannya.

Ia menegaskan, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, para pejabat diminta bekerja dengan integritas, profesionalitas, serta memberi nilai tambah bagi organisasi.

“Jabatan apapun yang kita emban adalah suatu amanat yang harus kita pertanggungjawabkan kepada diri sendiri maupun Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, pelantikan dilakukan melalui mekanisme merit system (sistem merit) dan telah diverifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurutnya, proses tersebut menjadi dasar legitimasi pengangkatan jabatan bagi para pejabat yang dilantik.

Ia juga menegaskan, tidak ada praktik titip-menitip dalam proses pengisian jabatan tersebut. Prinsip itu harus menjadi patokan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

“No titip-titip, no jasa penitipan. Ini tolong jadikan patokan kita, sehingga kita nanti menganut adanya clear dan good governance,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur meminta para pejabat baru, terutama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjebak pada birokrasi yang panjang dan melelahkan. Menurutnya, birokrasi bukan hanya menjalankan urusan administratif, melainkan harus hadir untuk memberikan layanan bagi masyarakat.

“Kami pengin birokrasi kita itu melayani,” tandasnya.

Selain itu, ia meminta kepala OPD yang baru dilantik segera melakukan perubahan di unit kerja masing-masing. Para pejabat diminta memotong jalur birokrasi yang tidak efektif, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Gubernur juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Ia meminta agar tidak ada keluhan publik yang dibiarkan terlalu lama tanpa jawaban.

“Sehingga tidak ada lagi komplain publik. 1x24 jam harus terjawab dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, seluruh fungsi pelayanan pemerintah, mulai dari kesehatan, infrastruktur, hingga urusan pemerintahan daerah, harus mampu mereduksi keluhan masyarakat. Kritik dari publik juga harus diterima sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja.

Gubernur menakankan, pejabat yang baru dilantik harus langsung membawa nilai tambah dan perubahan ke unit kerja masing-masing. Meskipun orang-orang yang mengisi jabatan bisa berganti, birokrasi harus tetap berjalan dan semakin baik.

Ia juga menyinggung capaian Jawa Tengah yang dinilai baik berkat kolaborasi antarlembaga dan OPD. Menurutnya, kolaborasi tersebut harus terus diperkuat agar kinerja pembangunan dan pelayanan publik dapat semakin meningkat.

Sebagai informasi, sejumlah pejabat yang dilantik pada kesempatan itu, antara lain Urip Sihabudin dilantik sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng; Hanung Cahyo Saputro sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; serta Agung Hariyadi sebagai Sekretaris DPRD Jateng.

Sementara jajaran kepala dinas, antara lain Widi Hartanto dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dr. Zulfachmi Wahab sebagai Kepala Dinas Kesehatan; Aria Chandra Destianto sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Lilik Henry Ristanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital; serta Heru Djatmika sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kemudian, Muhammad Masrofi dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Harso Susilo sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dwianto Pryonugroho sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Yusmanto sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Adapun sejumlah jabatan direktur dan wakil direktur rumah sakit daerah juga turut diisi, antara lain RSUD Dr. Moewardi, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, RSUD dr. Adhyatma MPH, RSJD Dr. RM Soedjarwadi, RSJD dr. Amino Gondohutomo, dan RSJD Dr. Arif Zainudin.

Sementara itu, jabatan kepala biro diisi oleh Yasip Khasani sebagai Kepala Biro Organisasi; Edy Iswanto sebagai Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama; Syamsudin Isnaini sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan; Laksono Dewanto sebagai Kepala Biro Umum; serta Johan Hadiyanto sebagai Kepala Biro Perekonomian.

Satu pejabat lainnya, Dyah Lukisari dilantik dalam Jabatan Fungsional sebagai Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.