SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menghadiri Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang pada Kamis, 18 Juni 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, sejumlah kepala daerah di Jateng, serta jajaran BPS se-Jawa Tengah.

Khusus di Jateng, Sensus Ekonomi yang dilaksanakan dari tanggal 15 Juni–31 Agustus 2026 ini melibatkan 36.891 petugas.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyatakan bahwa data sensus tersebut menjadi dasar penting dalam membaca kondisi ekonomi dan menyusun kebijakan terkait dengan pembangunan daerah.

“Berikan data semaksimal mungkin kepada teman-teman kita dari BPS, karena data akan memberikan fakta,” ucapnya.

Menurutnya, hasil sensus akan membantu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memetakan potensi ekonomi daerah secara lebih akurat. Oleh karena itu, ia meminta bupati, wali kota, hingga aparatur pemerintah ikut menyosialisasikan sensus kepada masyarakat.

“Kita bisa memetakan tentang daerah kita, ekonomi Jawa Tengah gambarannya kayak apa. Ini penting agar kita semuanya menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi ini basisnya data,” ujarnya.

Gubernur mengimbau kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga agar lebih terbuka saat didata oleh petugas sensus. Ia memastikan, data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya.

Ia menyebut, data yang akurat akan menjadi pijakan agar pembangunan daerah dapat berjalan selaras.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. 

Pada tahun 2026, jumlah usaha di Jateng mencapai hampir 5 juta unit usaha. Jumlah itu setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa, dan sekitar 15,25% dari total usaha di Indonesia.

“Kalau kita mendata di Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita menyelesaikan setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 berbeda dari sensus sebelumnya, yang mencakup sektor pertanian (Sensus Pertanian 2023) hingga rumah tangga murni. Akan tetapi, SE 2026 tetap melakukan pendataan di sektor rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan usaha, karena banyak aktivitas ekonomi dilakukan dari rumah, termasuk usaha berbasis digital.

“Sekarang sudah pakai TikTok, sudah pakai media sosial, itu tidak terlihat dari luar. Baru bisa kita data, baru bisa kita identifikasi kalau kita masuk ke rumah-rumah,” ujarnya.

Sonny menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sensus ini secara khusus mendata aktivitas ekonomi dari para pelaku usaha maupun keluarganya. Ia juga memastikan data yang dikumpulkan tidak berkaitan dengan perpajakan.

Salah satu petugas Sensus Ekonomi 2026 dari Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Anastasia Putri, mengatakan, pendataan dilakukan dengan mendatangi warga secara langsung dari rumah ke rumah. Sebelum bertanya, petugas lebih dulu memberikan penjelasan mengenai sensus kepada masyarakat.

“Petugas datang terus mengedukasi soal sensus ini. Habis itu langsung ditanya soal pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner,” ucapnya.

Ia mengaku sudah mendata sekitar 20 KK. Dalam pelaksanaan di lapangan, kendala yang kerap muncul adalah kekhawatiran warga terhadap pertanyaan yang dianggap bersifat pribadi, termasuk soal pendapatan.

“Harapannya ke depan masyarakat lebih terbuka sama kita, karena ada undang-undangnya juga kan. Informasinya akan terlindungi,” ujarnya.

Anastasia mengatakan, masyarakat juga dapat memastikan identitas petugas sensus melalui surat tugas dan surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Selain itu, para petugas sensus juga mengenakan rompi khusus untuk memperkuat identitas mereka.

“Jadi nanti bisa ditunjukkan ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa lebih tahu dan paham juga kalau sensus ini aman,” katanya.