KARAWANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh implementasi mandatori penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis B50 (biodesel), yang resmi diluncurkan oleh Presiden, Prabowo Subianto, di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Kamis, 9 Juli 2026.

Sebagai informasi, B50 merupakan bahan bakar yang terdiri dari 50% biodiesel berbasis minyak sawit (FAME/Fatty Acid Methyl Ester) dan 50% solar (diesel fosil). B50 merupakan kelanjutan dari program mandatori biodiesel pemerintah yang sebelumnya telah menerapkan B20, B30, dan B40. Angka 50 menunjukkan persentase kandungan biodiesel dalam campuran tersebut.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, saat ini penggunaan B50 di wilayahnya masih difokuskan di alat-alat pertanian. Nantinya, diharapkan alat-alat lain, termasuk transportasi darat maupun laut juga akan menggunakan B50.

"Sekarang itu, PT Kubota di Kota Semarang sudah menggunakan alat-alat pertanian dengan B50. Nanti ke depannya, tidak hanya ke alat-alat pertanian tetapi bisa juga kapal atau kendaraan yang menggunakan biosolar," ucapnya.

Gubernur menyampaikan, keberhasilan implementasi B50 di sektor transportasi, industri, maupun alat mesin pertanian, akan memperkuat daya saing daerah sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Bahkan, sangat mendukung transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

Bagi Jawa Tengah, pengembangan bioenergi ini melengkapi berbagai program transisi energi yang sedang dijalankan, seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pompa air tenaga surya, Desa Mandiri Energi, dan lainnya. 

Dengan adanya peluncuran ini, Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan Mandatori B50. Capaian itu bukan semata soal kemajuan teknologi, tetapi juga pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. 

"Saya dorong terus dan menuntut tim untuk kemandirian energi. B40 saja tidak cukup, bahkan saat itu saya mendorong ke arah B100, tetapi katanya B50 saja kita sudah cukup untuk tidak impor solar dari luar negeri," katanya.

Ia menyampaikan, keberhasilan dari program Mandatori B50 tidak bisa lepas dari peran banyak pihak, baik kementerian terkait, petani sawit, maupun pengusaha. Bahkan, keberhasilan itu juga tak lepas dari peran presiden-presiden sebelumnya. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Mandatori B50 dapat menghemat devisa sampai Rp170 triliun. Dengan demikian, hal ini mampu membuat Indonesia tidak perlu impor solar dari luar negeri. Dampak lainnya adalah memberikan kepastian pasar bagi petani sawit dengan serapan minyak sawit mentah/Crude Palm Oil (CPO) yang meningkat.