JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen meningkatkan sinergisitas dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sinergisitas itu salah satunya diwujudkan dalam peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur sipil negara (ASN) di bidang perencanaan pembangunan, melalui program beasiswa cost sharing.

Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, mengatakan bahwa program beasiswa cost sharing baru tahun ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Total ada 10 pegawai negeri sipil (PNS) di bidang perencanaan pembangunan dari Pemprov Jateng yang lolos seleksi beasiswa tersebut.

Mereka yang lolos akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S2 dan S3 berbagai disiplin ilmu strategis di empat universitas di Indonesia, antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Airlangga.

"Adanya program cost sharing ini sangat bermanfaat dan tentu bisa mendukung peningkatan mutu ASN di Jawa Tengah. Dengan keterbatasan fiskal yang ada, ini sangat membantu. Jadi ada pembiayaan SPP dari Bappenas dan _living cost_-nya (biaya hidup) dari APBD masing-masing daerah," ucapnya dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Program Beasiswa Cost Sharing di Kantor Kementerian PPN/Bappenas pada Selasa, 28 Juli 2026.

Ia menambahkan, selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk meningkatkan kompetensi ASN. Saat ini, sistem meritokrasi di Jawa Tengah sudah berjalan cukup baik. Guna meningkatkan sistem meritokrasi yang sudah berjalan, maka dibutuhkan peningkatan mutu dan kualitas ASN.

"Gubernur Ahmad Luthfi punya komitmen untuk meningkatkan sistem merit tersebut. Kami akan tempatkan kembali sesuai dengan komitmen keilmuan sebagai penerima beasiswa. Semoga ini bisa mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan visi misi Jawa Tengah," jelasnya.

Salah seorang penerima beasiswa asal Jawa Tengah, Bhakti Damar Jati, menyampaikan bahwa program beasiswa tersebut bukan sekadar bantuan pendidikan. Namun, bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong peningkatan kapasitas ASN di Indonesia.

"Semoga setelah pendidikan dapat mengabdi dan mengamalkan ilmu dalam pelayanan publik dan merencanakan pembangunan," ucap ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Pada tahun 2026, Kementerian PPN/Bappenas melakukan seleksi dan menetapkan karyasiswa atau pegawai yang sedang menjalani pelatihan untuk meningkatkan keahlian/memperluas pengetahuan sebagai penerima beasiswa. Tercatat, ada 49 ASN penerima beasiswa internal, 56 orang penerima beasiswa S2 afirmasi, 35 orang penerima beasiswa cost sharing, serta beberapa beasiswa di Australia dan Singapura.

Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penentu kemajuan suatu daerah dan negara. Maka dari itu, hal ini tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.

"Sumber daya alam (SDA) boleh melimpah, tetapi selama modal manusia atau SDM tidak cukup kapasitas dan kemampuannya, maka sumber daya alam akan sia-sia," katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan harus dimulai dari pendidikan. Bahkan, sudah banyak negara yang membuktikan hal itu. Selain itu, perencanaan pembangunan yang baik juga memerlukan SDM yang berkualitas dan kompeten. Beberapa daerah di Indonesia sudah mulai melakukan perencanaan pembangunan yang baik, salah satunya adalah Jawa Tengah. Tak hanya itu, provinsi ini juga memiliki banyak perguruan tinggi yang bagus.

"Tampaknya merencanakan itu mudah, tetapi membuat rencana yang baik tidak mudah. Bappenas salah satu tempat terbaik (untuk) merencanakan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami ingin menularkan ilmu itu kepada daerah-daerah yang membutuhkan," jelasnya.