SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperluas program Satu Organisasi Perangkat Desa (OPD) Satu Desa Dampingan, sebagai salah satu strategi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Saat ini, program tersebut sudah menjangkau sebanyak 641 desa. 

Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng pada Selasa, 29 September 2026.

Wagub mengatakan, meskipun angka kemiskinan Jateng mengalami penurunan, tetapi capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui pembenahan data dan intervensi yang lebih terarah.

“Di kecamatan kita mana yang paling miskin? Kita kecilkan lagi di kecamatan itu, desanya mana. Di situ kita tugaskan OPD kita,” katanya.

Maka dari itu, pendampingan untuk penanganan kemiskinan harus dilakukan secara lintas sektor. Jadi, OPD pendamping desa bisa berkolaborasi dengan OPD lain untuk membantu mengoordinasikan kebutuhan desa.

“Mereka sifatnya menjadi koordinator, supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut,” ujarnya.

Wagub menyoroti pentingnya pemutakhiran data kemiskinan secara berkala agar perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercatat.

Menurutnya, proses verifikasi data dapat dimulai dari tingkat desa, bahkan RT dan RW. Sebab, perangkat desa dan tokoh masyarakat dinilai lebih mengetahui kondisi warga di wilayahnya.

Wagub menekankan, keberanian melakukan verifikasi dan memperbaiki data menjadi salah satu kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Selain pembenahan data, ia juga meminta program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan konsumtif. Bantuan harus diarahkan pada upaya pemberdayaan, terutama bagi masyarakat usia produktif, agar mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Wagub mencontohkan, bantuan produktif berupa kambing, ayam, dan unggas yang diberikan harus disertai dengan pendampingan serta pengawasan keberlanjutannya. Pemerintah perlu memastikan bantuan tersebut tidak berhenti begitu saja, tetapi berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi penerimanya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan seiring pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,31%.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan penyediaan lapangan kerja agar masyarakat memperoleh pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Ia menyampaikan, persentase penduduk miskin di Jateng pada Maret 2026 sebesar 9,21% atau sebanyak 3,29 juta orang

Ka Dinsos menyebut, kemiskinan masih relatif tinggi di wilayah pedesaan. Kondisi itu salah satunya dipengaruhi karakter Jateng yang sebagian besar wilayah agraris, dengan alternatif sumber pendapatan yang relatif terbatas.

Meskipun demikian, kemiskinan ekstrem menunjukkan perkembangan positif. Ia mengatakan, angka kemiskinan ekstrem Jateng mengalami penurunan dari sekitar 0,62% pada 2024 menjadi 0,3% pada 2025, atau turun lebih dari 50%.

Ia mencontohkan, Kota Surakarta dan Kota Salatiga yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Menurutnya, pengalaman kedua daerah tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kabupaten/kota lainnya.

“Ini bisa menjadi rujukan best practice (praktik baik) untuk kabupaten dan kota yang lainnya, terutama dalam (upaya) penurunan angka kemiskinan ekstrem,” katanya.