Follow Us :              

Gubernur Minta Seluruh Komponen Satu Pandangan, Untuk Perangi Galian C Ilegal

  28 November 2022  |   09:00:00  |   dibaca : 316 
Kategori :
Bagikan :


Gubernur Minta Seluruh Komponen Satu Pandangan, Untuk Perangi Galian C Ilegal

28 November 2022 | 09:00:00 | dibaca : 316
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap seluruh komponen memiliki satu pandangan dalam memerangi galian C ilegal. Jika ini bisa dilakukan, Gubernur yakin tata ruang di daerah akan lebih baik, resiko bencana juga berkurang dan meningkatkan pendapatan daerah. Hal itu diungkapkan Gubernur usai mengisi acara Seminar Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta, Senin (28/11). 

Acara yang diselenggarakan di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron secara virtual. Sementara yang hadir langsung di antaranya Direktur Koordinasi Supervisi Wil III KPK RI, Brigjen Bachtiar Ujang Purnama; Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto. 35 kepala daerah dan forkopimda terkait se Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta juga ikut dalam kegiatan tersebut. 

Pada seminar ini Gubernur mengungkapkan berbagai keluhan banyak masyarakat tentang dampak galian C ilegal yang sering ia terima. “Jalannya rusak, sumber mata air hilang. Dan bukan tidak mungkin, seperti kemarin Wali Kota Solo cerita, ini backing-nya berat (kuat). Netizen (juga) bercerita,” ujarnya. 

Gubernur juga memiliki pengalaman tidak menyenangkan saat menindak langsung penambang ilegal. Ia mengaku tidak disukai banyak teman karena meminta mereka untuk mengurus ijin galian C. 

“Please mau kita atur. Kalau tidak lingkungan nanti rusak semuanya dan daerah tidak dapat apa-apa, apalagi kalau ilegal,” tegasnya. 

Salah satu upaya untuk bisa melakukan penindakan adalah dengan membentuk Satgas Puser Bumi yang diinisiasi oleh Polda Jawa Tengah. Pada pelaksanaannya, laporan yang masuk sering gagal ditindak karena informasinya bocor. 

Agar kasus-kasus penambangan ilegal lebih bisa ditindak, Gubernur mengusulkan dibuat satu nomor khusus atau aplikasi pengaduan khusus penambangan ilegal. Nantinya jika laporan masuk dan dipastikan ada penambang, maka akan di lakukan diedukasi. 

“Tapi kalau itu (penambang) tidak mau, kita ambil (lahan galian). Kalau penegak hukum berada pada barisan terdepan, insya Allah akan nyaman, (bisa) kita atur,” ujarnya. 

Masalah lingkungan adalah masalah bersama, karena itu Gubernur mengajak seluruh komponen di Jawa Tengah peduli pada isu galian C agar tidak menyesal nantinya. 

“Jangan kita menangis kelak kemudian hari. Terjadi longsor, sumber mata air hilang,  pendapatan daerah tidak ada, dan jalan pasti rusak,” tuturnya. 

Jika semua pihak satu suara dan tegas terhadap penambangan ilegal, Gubernur yakin tidak ada lagi jalan desa yang rusak karena dilintasi truk yang over load dan over dimensi. Selain itu dengan galian berizin, ada pendapatan daerah yang bisa diperoleh. 

“Dalam konteks perijinan, agar tidak terjadi situasi yang moralnya rusak karena disogok, ilegal, dan kita mendiamkan saja,” tegasnya. 

Pada upaya penegakkan integritas pelayanan di pemerintahannya, Gubernur berterima kasih kepada KPK yang terus mendampingi dan memberikan masukan. Selain itu Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas kedatangan Bareskrim, Kejaksaan, Kementerian ESDM hingga Kemendagri dalam acara tersebut. 

“Semua silahkan ditata dengan baik jangan sampai ada yang ilegal, jangan sampai ada yang rusak dan jangan sampai ada yang korupsi,” tandasnya.


Bagikan :

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap seluruh komponen memiliki satu pandangan dalam memerangi galian C ilegal. Jika ini bisa dilakukan, Gubernur yakin tata ruang di daerah akan lebih baik, resiko bencana juga berkurang dan meningkatkan pendapatan daerah. Hal itu diungkapkan Gubernur usai mengisi acara Seminar Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta, Senin (28/11). 

Acara yang diselenggarakan di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron secara virtual. Sementara yang hadir langsung di antaranya Direktur Koordinasi Supervisi Wil III KPK RI, Brigjen Bachtiar Ujang Purnama; Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto. 35 kepala daerah dan forkopimda terkait se Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta juga ikut dalam kegiatan tersebut. 

Pada seminar ini Gubernur mengungkapkan berbagai keluhan banyak masyarakat tentang dampak galian C ilegal yang sering ia terima. “Jalannya rusak, sumber mata air hilang. Dan bukan tidak mungkin, seperti kemarin Wali Kota Solo cerita, ini backing-nya berat (kuat). Netizen (juga) bercerita,” ujarnya. 

Gubernur juga memiliki pengalaman tidak menyenangkan saat menindak langsung penambang ilegal. Ia mengaku tidak disukai banyak teman karena meminta mereka untuk mengurus ijin galian C. 

“Please mau kita atur. Kalau tidak lingkungan nanti rusak semuanya dan daerah tidak dapat apa-apa, apalagi kalau ilegal,” tegasnya. 

Salah satu upaya untuk bisa melakukan penindakan adalah dengan membentuk Satgas Puser Bumi yang diinisiasi oleh Polda Jawa Tengah. Pada pelaksanaannya, laporan yang masuk sering gagal ditindak karena informasinya bocor. 

Agar kasus-kasus penambangan ilegal lebih bisa ditindak, Gubernur mengusulkan dibuat satu nomor khusus atau aplikasi pengaduan khusus penambangan ilegal. Nantinya jika laporan masuk dan dipastikan ada penambang, maka akan di lakukan diedukasi. 

“Tapi kalau itu (penambang) tidak mau, kita ambil (lahan galian). Kalau penegak hukum berada pada barisan terdepan, insya Allah akan nyaman, (bisa) kita atur,” ujarnya. 

Masalah lingkungan adalah masalah bersama, karena itu Gubernur mengajak seluruh komponen di Jawa Tengah peduli pada isu galian C agar tidak menyesal nantinya. 

“Jangan kita menangis kelak kemudian hari. Terjadi longsor, sumber mata air hilang,  pendapatan daerah tidak ada, dan jalan pasti rusak,” tuturnya. 

Jika semua pihak satu suara dan tegas terhadap penambangan ilegal, Gubernur yakin tidak ada lagi jalan desa yang rusak karena dilintasi truk yang over load dan over dimensi. Selain itu dengan galian berizin, ada pendapatan daerah yang bisa diperoleh. 

“Dalam konteks perijinan, agar tidak terjadi situasi yang moralnya rusak karena disogok, ilegal, dan kita mendiamkan saja,” tegasnya. 

Pada upaya penegakkan integritas pelayanan di pemerintahannya, Gubernur berterima kasih kepada KPK yang terus mendampingi dan memberikan masukan. Selain itu Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas kedatangan Bareskrim, Kejaksaan, Kementerian ESDM hingga Kemendagri dalam acara tersebut. 

“Semua silahkan ditata dengan baik jangan sampai ada yang ilegal, jangan sampai ada yang rusak dan jangan sampai ada yang korupsi,” tandasnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu