Foto : Fajar (Humas Jateng)
Foto : Fajar (Humas Jateng)
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan wisata ramah muslim di wilayahnya.
Sejumlahnya upaya yang telah dilakukan, antara lain mendorong penguatan ekosistem industri halal melalui kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, bahan baku, kosmetik, dan barang gunaan.
Selain itu, memfasilitasi program wirausaha santri (santripreneur), sertifikasi halal bagi Industri Kecil Menengah (IKM), serta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi UMKM.
“Roadmap (peta jalan) kita di Jawa Tengah pada 2025 itu infrastruktur, 2026 swasembada pangan, dan 2027 pariwisata serta ekonomi syariah. Tidak usah menunggu, sekarang (sudah) dimulai,” ucap Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., saat menghadiri Pelantikan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Syariah Jawa Tengah Masa Bakti 2026–2029 di Wisma Perdamaian, Kota Semarang pada Jumat, 6 Maret 2026.
Ia menilai, Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata ramah muslim dan wisata halal yang dapat menjangkau pasar internasional.
“Kita punya wisata ramah muslim, wisata halal. Jangan hanya mikro dan kecil, tetapi juga menengah. Ada banyak negara serumpun yang belum tergarap,” ujarnya
Oleh karena itu, Pemprov Jateng berusaha membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Hipmi Syariah Jateng. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga didukung dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Ketua Hipmi Syariah Jawa Tengah, Muhammad Sabiq Kamalul Haq, mengatakan, organisasinya akan berfokus untuk membantu pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi halal di Jateng.
“Ke depan kami akan membantu pemerintah menuju program wisata halal dan wisata ramah muslim 2027, termasuk dari sisi investasi maupun sertifikasi halal bagi UMKM,” ujarnya.
Saat ini, Hipmi Syariah Jawa Tengah memiliki sekitar 50 pengurus dan 500 anggota yang tersebar di berbagai daerah. Organisasi tersebut juga menaungi sekitar 350 UMKM.
Ia mengungkapkan, pihaknya juga siap membantu pesantren yang ingin mengembangkan unit usaha melalui akses permodalan koperasi syariah.
Tak hanya itu, Hipmi Syariah juga mendorong lahirnya wirausaha muda yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial.
“Menjadi pengusaha tidak hanya mencari uang, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial. Social entrepreneur justru menjadi program utama kami,” katanya.
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan wisata ramah muslim di wilayahnya.
Sejumlahnya upaya yang telah dilakukan, antara lain mendorong penguatan ekosistem industri halal melalui kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, bahan baku, kosmetik, dan barang gunaan.
Selain itu, memfasilitasi program wirausaha santri (santripreneur), sertifikasi halal bagi Industri Kecil Menengah (IKM), serta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi UMKM.
“Roadmap (peta jalan) kita di Jawa Tengah pada 2025 itu infrastruktur, 2026 swasembada pangan, dan 2027 pariwisata serta ekonomi syariah. Tidak usah menunggu, sekarang (sudah) dimulai,” ucap Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., saat menghadiri Pelantikan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Syariah Jawa Tengah Masa Bakti 2026–2029 di Wisma Perdamaian, Kota Semarang pada Jumat, 6 Maret 2026.
Ia menilai, Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata ramah muslim dan wisata halal yang dapat menjangkau pasar internasional.
“Kita punya wisata ramah muslim, wisata halal. Jangan hanya mikro dan kecil, tetapi juga menengah. Ada banyak negara serumpun yang belum tergarap,” ujarnya
Oleh karena itu, Pemprov Jateng berusaha membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Hipmi Syariah Jateng. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga didukung dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Ketua Hipmi Syariah Jawa Tengah, Muhammad Sabiq Kamalul Haq, mengatakan, organisasinya akan berfokus untuk membantu pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi halal di Jateng.
“Ke depan kami akan membantu pemerintah menuju program wisata halal dan wisata ramah muslim 2027, termasuk dari sisi investasi maupun sertifikasi halal bagi UMKM,” ujarnya.
Saat ini, Hipmi Syariah Jawa Tengah memiliki sekitar 50 pengurus dan 500 anggota yang tersebar di berbagai daerah. Organisasi tersebut juga menaungi sekitar 350 UMKM.
Ia mengungkapkan, pihaknya juga siap membantu pesantren yang ingin mengembangkan unit usaha melalui akses permodalan koperasi syariah.
Tak hanya itu, Hipmi Syariah juga mendorong lahirnya wirausaha muda yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial.
“Menjadi pengusaha tidak hanya mencari uang, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial. Social entrepreneur justru menjadi program utama kami,” katanya.
Berita Terbaru