SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan tetap fokus selesaikan beberapa program di tahun 2023. Selain pengentasan kemiskinan, kesenjangan, inflasi, Gubernur juga terus berusaha menjaga budaya birokrasi berintegritas. 

Mengenai kemiskinan, Ganjar mendorong Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah membuat aplikasi untuk validasi dan verifikasi data. Validasi dan verifikasi diperlukan agar tidak ada lagi tumpang tindih data. Baginya, data yang valid sangat penting untuk mengambil langkah solutif yang tepat. 

"Bagaimana perbaikan datanya agar target itu bisa diselesaikan. Contoh yang bagus itu di Kabupaten Boyolali," ujar Gubernur seusai pimpin Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Tahun 2023 di Kantor Gubernur, Selasa (3/1/2023). Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Boyolali memang rutin melakukan verifikasi data di lapangan terkait data kemiskinan. 

Hal lain yang ia tekankan adalah perlunya membangun kolaborasi dengan kementrian terkait, kabupaten/kota, hingga desa. 

"Maka konteks kemiskinan, empat tingkat itu kalau melihat desil (kelompok) satu dan dua kemiskinannya sangat ekstrem dan yang tiga dan empat ini sebenarnya sebentar lagi dia tidak miskin, tapi ada tidak datanya?" ucap Gubernur. 

Data yang valid, menurutnya, akan sangat mempermudah dan mempercepat penanganan. Untuk Pemerintah Jawa Tengah mengani secara khusus data kemiskinan  ekstrem di wilayahnya. 

"Sedangkan yang desil tiga dan empat jika ada datanya, kita bisa komunikasi dengan kabupaten/kota, rasa-rasanya penanganannya akan lebih cepat," ungkapnya. 

Selain soal pengentasan kemiskinan, Gubernur  juga komitmen menuntaskan indeks gini dan williamson sebagai parameter mengukur kesenjangan sosial. 

“Kemudian inflasi. Kalau inflasi kan dinamis, maka aplikasi Sehati kita dorong untuk betul-betul diupdate terus-menerus. Saya sampaikan agar semakin rapi dalam mengelola," tambahnya. 

Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengingatkan kepada OPD Pemprov Jawa Tengah untuk bisa bekerja secara kolaborasi dan menjaga integritas. 

"Di tengah tantangan yang luar biasa, perlu kolaborasi dan menjaga integritas. Jangan sampai nanti terganggu dengan urusan-urusan yang tidak penting. Kita dorong juga soal dana hibah dan bansos untuk dibuatkan Everval. Yakni Elektronik Verifikasi dan Validasi. Sehingga tidak ada yang tersangkut masalah hibah dan bansos," terangnya. 

Gubernur sangat mengapresiasi kesigapan jajarannya di bagian administrasi pengadaan barang dan jasa sudah mulai melakukan lelang. 

"Dan saya senang tadi APBJ kita mulai lelang sudah mendahului dan sudah ada yang close dan beberapa proses. Di bulan Januari bisa belanja sebenarnya. Ini bisa mempercepat penyerapan anggaran awal tahun ini dan bisa menjadi stimulan ekonomi," tandasnya. 

Diketahui, realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2022 masuk sepuluh besar tertinggi di Indonesia. Dari sisi administrasi total realisasi pendapatan kita 99,33 persen. Kedua, administrasi belanja 91,48 persen per hari ini.