SEMARANG -  Masyarakat yang tertib aturan akan membuat reformasi birokrasi menjadi lebih mudah dilaksanakan. Penyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tersebut  menunjukkan pentingnya dukungan masyarakat dalam membangun budaya tanpa pungutan liar. 

Sebagai informasi, saat ini juga Kementerian Perhubungan telah membentuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah X Jawa Tengah- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mereka membawahi semua jembatan timbang yang ada di dua provinsi tersebut, yang jumlah totalnya 10 jembatan timbang. Jembatan timbang tersebut berada di antaranya di Tanjung (Brebes), Subah (Batang), Sarang (Rembang), Banyudono (Boyolali), Klepu (Kabupaten Semarang), Ajibarang (Banyumas), Wanareja (Cilacap), Kulwaru (Kulonprogo), Kalitirto dan Tamanmartani (Sleman). 

Gubernur mengatakan, jembatan timbang yang kini bebas dari pungli bukan semata-mata karena sidaknya di Jembatan Timbang Subah, Batang pada 2014 silam. Tapi masyarakat juga punya andil besar dengan cara menaati aturan. 

"Satu sisi pemerintah memperbaiki agar tidak ada pungli di jembatan timbang (atau) di jalan, tapi sisi lain jika masyarakat juga tertib, jadi tidak ada saling melanggar," ujarnya, Sabtu di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Sabtu (14/1/2023). 

Sikap masyarakat yang  menjaga agar muatan truk tidak Over Load dan Over Dimensi (ODOL) (kelebihan berat dan ukuran) adalah dukungan nyata yang dibutuhkan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di jalan. 

"Masyarakat mendukung dengan ketertiban itu, umpama tidak ODOL, tidak over dimensi over load maka sebenarnya akan baik-baik saja," lanjut dia. 

Turut dikatakan sejak temuannya tentang pungli di jembatan timbang tahun 2014, pemerintah terus melakukan perbaikan. Gubernur mengaku, banyak sopir truk yang berani mencatut namanya jika menemukan oknum pungli. 

"Tapi intinya itu adalah kepuasan masyarakat dengan kehadiran pemerintah dan reform di dalam sistem transportasi dan kita improvisasi terus untuk perbaikan," tegasnya. 

Ganjar menuturkan saat ini kewenangan jembatan timbang langsung ditangani pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya akan terus aktif membantu dan menjaga jembatan timbang bebas dari pungli. 

"Kita dorong terus menerus perbaikannya dan saya tidak segan-segan umpama terjadi seperti itu (pungli) saya langsung WA kirimkan ke Dirlantas langsung ditindaklanjuti. Kita sendiri juga memperbaiki, tapi publik memang harus diedukasi, semuanya harus pada proporsi dan aturan," tandasnya. 

Ketegasan Gubernur di tahun 2014 juga membawa banyak perubahan pada sistem pelayanan jembatan timbang. 

“Sejak peristiwa Pak Ganjar itu, ada banyak perubahan. Antara lain, sangat terbuka dan transparan. Sistem operasionalnya pakai JTO (Jembatan Timbang Online), data langsung tekoneksi dengan pusat,” ujar Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB Ajibarang, Alkori. 

Dikatakan, perubahan sistem juga mampu mengurangi angka pelanggaran. “Tiap hari ada sekitar 150 kendaraan yang diperiksa. Ada penurunan angka pelanggaran yang semula sekitar 30 kendaraan sekarang maksimal 10 kendaraan per hari. Itu karena mereka sudah tahu aturan kalau masuk Jateng (Jawa Tengah). Selain itu, kita juga sosialisasi lewat medsos. Dan kami sudah berkomitmen tidak ada pungli,” tandasnya. 

Kini berkat pengelolaan jembatan yang lebih baik dan transparan, para sopir truk yang melintas di Jawa Tengah kini merasa jauh lebih nyaman. Mereka tidak lagi was-was dan harus menyiapkan "amplop" untuk bisa lolos dari jembatan timbang. 

“Sejak Pak Ganjar ngamuk (marahi petugas pungli), sudah aman. Kalau dulu harus menyiapkan uang. Kalau sekarang tidak, hanya siapkan surat-surat saja,” terang Ade Hermanto, seorang sopir truk ekspedisi di Jembatan Ajibarang, Banyumas, Jumat (13/1/2023) kemarin.