SEMARANG - Kenaikan harga beras dan minyak goreng disinyalir menjadi faktor terjadinya inflasi di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah bekerjasama dengan Bulog dan Kepolisian melakukan upaya pengendalian dari hulu hingga hilir untuk mengatasi masalah tersebut. 

"Khususnya beras, yang kedua adalah minyak goreng," ujarnya Gubernur seusai mengikuti rapat koordinasi mingguan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian secara virtual, Rabu (8/2/2023).

Pertama pada sisi hulu, Gubernur memperketat pengawasan dan kontrol distribusi dan stok, terutama beras. Distribusi keluar Jawa Tengah perlu dikendalikan agar persediaan di dalam Jawa Tengah sendiri terpenuhi.  "Saya mendapat informasi pembeli dari Jawa Barat datang lebih dulu membeli. Yang seperti ini boleh–boleh saja tapi sebaiknya kita semuanya mengontrol, agar kita bisa tahu stok itu ada (cukup) apa tidak? Di mana? Berapa jumlahnya dan seterusnya," tegasnya.

Beberapa tempat wilayah di Jawa Tengah yang sudah mulai panen, yaitu Grobogan, Demak, Rembang, dan Cilacap. "Sudah mulai panen, tapi masih sedikit. Harganya lagi tinggi–tingginya, pasti petani sangat suka ini," katanya.

Kedua, di sisi tengah, Gubernur berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait. Di antaranya Bulog. Untuk kebutuhan penanganan yang tepat, Gubernur meminta data lengkap dan statistik ketersediaan beras. "Stok inilah yang kami coba hitung dari sisi kecukupan, tidak hanya stok yang statis, tapi dinamikanya juga dikaitkan dengan masa panen yang akan terjadi dalam beberapa bulan ini, kira-kira akhir Februari sampai dengan Maret sudah akan panen raya," jelasnya.

Ketiga di sisi hilir, selain meminta BI, Bulog dan BPS memberikan data terkait sebaran ketersediaan komoditas di daerah. Terkait beras, Bulog juga diminta menghitung stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), untuk digelontorkan lewat operasi pasar untuk menekan kenaikan harga beras. 

"Cadangan beras pemerintah yang ada, kami minta gelontorkan saja semua. Karena sebentar lagi akan panen, jadi jangan ragu. Meskipun tentu kami memperhatikan kondisi bencana, seandainya nanti itu dibutuhkan."

Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, Gubernur juga meminta tayangan-tayangan yang menginformasikan ketersediaan stok komoditas yang mengalami kenaikan harga, serta penanganannya, lebih sering disampaikan ke publik. Cara ini membuat masyarakat tahu kondisi faktual sehingga mereka lebih merasa tenang.

"Audio visualnya saya minta ditampilkan agar publik tahu kondisinya (stok) seperti apa. Sehingga nanti publik bisa menyampaikan kepada kami, maka kami akan keluarkan (stok)," ujarnya. 

Terkait informasi adanya oknum yang memanfaatkan kondisi inflasi untuk kepentingan pribadi, Gubernur mengapresiasi Satgas Pangan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang sudah tegas menindaklanjuti informasi tersebut. "Saya dukung penuh. Kawan-kawan dari kepolisian ini jago lah," tegas pungkasnya.