SEMARANG - Digitalisasi penting diterapkan di semua sektor, termasuk koperasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, melalui digitalisasi koperasi, maka pertanggungjawaban bisnis menjadi transparan dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan mudah dan cepat.

Hal itu disampaikan Sekda saat memberikan sambutan pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi KPRI Bhakti Praja di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jateng, Rabu (22/2/2023). 

"Pentingnya digitalisasi koperasi yang pertama terkait efisiensi dan akuntabel. Karena koperasi seperti perusahaan yang harus ada pertanggungjawaban. Terlebih koperasi dimiliki semua anggota, sehingga transparansi pertanggungjawaban itu penting," jelas Sekda.

Selain itu, melalui digitalisasi koperasi maka berbagai bidang usaha yang dijalankan koperasi, baik koperasi simpan pinjam maupun penjualan barang akan mampu bersaing dan tetap eksis di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Digitalisasi koperasi dinilai mampu mendukung pelayanan lebih cepat, serta mendorong kinerja koperasi. 

"Digitalisasi ini sangat support untuk menyampaikan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Selain itu juga efisien, sehingga proses bisnis akan lebih cepat, dapat menghilangkan jarak, pelayananan lebih cepat dan mendorong kinerja koperasi," jelasnya. 

Karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong semua koperasi yang tersebar di berbagai daerah agar mengarah ke digitalisasi. Sebab, apabila tidak penerapkan digitalisasi maka koperasi akan banyak tertinggal, termasuk di sektor penjualan maupun pemasaran.

Senada dengan Sekda, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Jawa Tengah, Ema Rachmawati mengatakan, digitalisasi koperasi sangat penting agar tidak sekadar aplikasi tetapi bagaimana ada perubahan transformasi bisnis koperasi menuju arah digital.

"Jadi kalau dengan digitalisasi, insyaallah akan good government, ada keterbukaan dan pertanggujawaban yang jelas kepada seluruh anggota. Bahwa, keuangan koperasi bisa dilihat jejak digitalnya, setiap saat dan setiap waktu oleh semua anggota," katanya.

Menurut Ema, kedepan perkoperasian akan ada kewajiban-kewajiban seperti bank. Termasuk semua koperasi diwajibkan menggunakan digitalisasi dan ada standarisasi digitalisasi yang diterapkan. Sehingga saat pemeriksaan buku keuangan koperasi tidak terjadi perbedaan antara hasil pemeriksaan Dinas Koperasi dengan perpajakan, maupun pemeriksaan lembaga lainnya.