REMBANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin Musrenbang di wilayah Jekutibanglor (Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Blora) di pendopo Kabupaten Rembang, Kamis (16/3/2023). Usulan yang masuk dipilah sesuai skala prioritas dan besarnya anggaran. 

Namun beberapa usulan yang dianggap penting dilakukan segera, langsung dieksekusi oleh Gubernur. Diantaranya adalah usulan dari perwakilan masyarakat sipil, kelompok disabilitas, forum anak dan perempuan. Beberapa usulan kecil menengah, 

Misalnya permintaan bantuan oleh Kepala Desa Woro, Kabupaten Rembang, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di desanya. Program RTLH untuk 29 keluarga,  75 Kartu Jateng Sejahtera, serta mobil operasional, langsung dikabulkan.

"Langsung,  saya bantu bangun RTLH, saya belikan mobil dan berikan KJS. Ngono, sat-set," kata Gubernur disambut tepuk tangan warga Woro.

Begitu juga dengan pangajuan Suryo dan Syahroni, perwakilan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelatihan entrepreneurship bagi kalangan penyandang disabilitas. Tanpa perlu menunggu, permintaan tersebut langsung disanggupi Gubernur.

"Langsung njenengan data, teman-teman yang mau dilatih ada berapa. Kalau sudah, sampaikan, langsung kami latih," pungkasnya.

Sedangkan dari rekap usulan yang ada, terbanyak adalah tentang perbaikan jalan. Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan, kondisi jalan di wilayah Rembang banyak mengalami kerusakan. Anggaran perbaikan dari pemerintah pusat sudah ada namun belum bisa menutupi jumlah yang diperlukan. Usulan serupa juga disampaikan Bupati Jepara, Kudus, Pati dan Blora, di samping permintaan pembangunan RTLH, pengentasan kemiskinan dan lainnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur mengatakan pihaknya telah mengkonsolidasikan seluruh kekuatan, baik dari provinsi, kabupaten termasuk dari pemerintah pusat. "Alhamdulillah kami sudah dibantu. Seperti jalan di Rembang ini akhirnya dapat ratusan miliar. Mudah-mudahan selesai tahun ini," katanya.

Bukan hanya Rembang, bantuan perbaikan jalan juga diberikan kepada daerah lain seluruh Jawa Tengah. Total bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan jalan di Jawa Tengah sekitar Rp1,1 triliun.

"Mudah-mudahan Musrenbang juga membuka mata kita semua, termasuk DPRD, agar politik anggaran kita nantinya mesti juga disiapkan untuk mengantisipasi situasi seperti ini. Maka tadi saya propose (tawarkan), mungkin tidak DPRD melakukan perubahan APBD  lebih cepat, lebih maju, agar penanganannya lebih cepat," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan, usulan masyarakat melalui e-Musrenbang sudah masuk 14.717 dengan total usulan anggaran Rp22,1 triliun. Nantinya, semua usulan itu akan diklasifikasi mana yang menjadi prioritas.

"Nanti akan ada desk (pembagian) yang sifatnya teknis antar kabupaten/kota, untuk mengetahui prioritas mereka yang mana? Anggaran kita berapa? Sehingga dari kemampuan yang ada kami bisa tahu berapa yang bisa diberikan" katanya.

Sebab, tidak mungkin semua usulan bisa dieksekusi. Pertahun rata-rata Rp6 triliun dari anggaran usulan yang bisa dikerjakan. "Tapi kami tentu tidak tinggal diam. Sisanya nanti kami konsolidasikan dengan kekuatan lain. Bisa APBD, APBDes sampai APBN. Itu pasti bisa kita selesaikan dengan kolaborasi," jelasnya.