SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mendorong aparatur sipil negara (ASN) dan semua pemangku kepentingan  bersama-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah. Yakni bagaimana mengakselerasi pembangunan di daerah supaya lebih adil, merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk Jawa Tengah kita masih punya tugas berat mensejahterakan masyarakat Jateng.  Penanganan masalah kemiskinan ekstrem, pengangguran, inflasi, serta stunting," kata Sekda saat menyampaikan amanatnya sebagai inspektur upacara peringatan Hari Otonomi Daerah  ke-27 Tahun 2023 di Gedung Gradhika Bakti Praja, Sabtu (29/4/2023). 

Menurutnya, persoalan inflasi merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Terlebih inflasi di Jawa Tengah lebih banyak disumbang dari sektor beras. Padahal provinsi ini merupakan lumbung beras. Karenanya, menjaga ketersediaan pangan menjadi kewajiban semua pihak, sehingga harga pangan dapat dikendalikan dan inflasi bisa ditekan. 

Selain kemiskinan, pengangguran, dan inflasi, persoalan penting yang harus diatasi bersama adalah terkait penanganan stunting. Langkah ini perlu dilakukan dalam rangka membangun generasi yang lebih cerdas, sehat, dan berkualitas. Keberhasilan program ini tentunya akan berdampak positif pada keberhasilan program penanggulan kemiskinan ekstrem.

Dalam arahanya Sekda juga mengingatkan kepada semua ASN di Jawa Tengah sebagai penyelenggara pemerintah mempunyai kewajiban menyukseskan pilkada, pileg, dan pilpres. Salah satunya dengan menjaga netralitas sehingga tidak menjadi beban Bawaslu dalam mewujudkan pesta demokrasi yang lancar, adil, dan terbuka. 

"Dengan adanya otonomi daerah, dahulu menjadi momentum pertama kaitannya dengan pemilihan kepala daerah langsung. Sebentar lagi akan menghadapi pesta demokrasi yang pertama yaitu pilpres dan pileg, kemudian pilkada serentak di seluruh Indonesia," kata Sekda.