SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri Peluncuran Unit Layanan Publik Pancasilais, Senin (19/6/2023). Menurutnya, memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan adalah contoh kongkret layanan yang pancasilais.

“Kalau mau bicara nilai-nilai Pancasila dalam konteks layanan publik, saya minta agar semua (terkait) pengamalannya pada sektornya,” kata Gubernur usai acara yang diadakan di Gedung B Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Acara ini juga diikuti Ketua Ombudsman RI, Pattiro Semarang, hingga Kadin Jawa Tengah.

Dalam konteks layanan publik, kata Gubernur, pemerintah mesti bekerja dengan cara-cara humanis. Gubernur menekankan cara kerja tersebut mesti dilakukan secara konkret kepada seluruh masyarakat. “Humanis itu tidak bentak-bentak dan sebagainya. Kita betul-betul concern bahwa regulasinya seperti apa dan pelaksanaannya harus sesuai,” tegasnya

Kesungguhan Gubernur dalam menerapkan layanan publik terbaik telah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Terbukti tiga dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah dinobatkan sebagai unit pelayanan publik yang memperoleh predikat prima dari KemenPAN-RB, di antaranya RSUD Tugurejo, DPMPTSP, dan Bappenda UUPD Kabupaten Semarang.

Lebih jauh, Gubernur mengatakan, bahwa seluruh dinas harus memperhatikan segala kondisi masyarakat yang membutuhkan layanan. Misalnya, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan sebagainya. Layanan publik yang pancasilais harus mudah, murah, cepat dan berintegritas. 

“Ini mesti ditunjukkan dalam bentuk layanan yang konkret. Biasanya izin-izin usaha. Maka di dinas, DPMPTSP umpama, tidak boleh lama, tidak boleh berbelit, tidak boleh ada pungli (pungutan liar), (harus) diwujudkan. Ini yang paling konkret,”  ungkap Gubernur.

Layanan publik yang pancasilais, menurut Gubernur, merupakan perwujudan reformasi birokrasi. Artinya, jika layanan publik sudah pancasilais, maka diharapkan seluruh masyarakat bisa mendapatkan layanan terbaik dari dinas-dinas di Jawa Tengah.

“Ketika itu birokrasi terlalu rumit, mudahkan. Dan itu bisa dengan dua cara, sistemnya diubah, pakai alat. Yang kedua regulasinya diubah, sehingga semua kemudahan akan bisa diberikan,” pungkasnya.