SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu lumbung perekonomian Indonesia. Maka dari itu, Jawa Tengah memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan ekspor komoditas. Sejauh ini, neraca perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, tercatat surplus sebesar US$ 1.622,67 juta.

Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., mengatakan, perkembangan ekspor non-migas Jawa Tengah pada Januari-Juli 2023, sebesar US$ 5.699,92 juta. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 16,26% daripada tahun 2022 dalam periode yang sama. Sementara itu,  impor non-migas sebesar US$ 4.077,25 juta, turun 13,09% daripada periode Januari-Juli tahun 2022.

"Sehingga neraca perdagangan Jawa Tengah, surplus sebesar US$ 1.622,67 juta," kata Pj Gubernur saat menghadiri rapat koordinasi peningkatan sumber daya manusia pejabat dan operator Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Hotel Gumaya, Semarang, Selasa (26/9/2023). 

Komoditas utama ekspor non-migas Jawa Tengah periode Januari-Juli 2023, antara lain pakaian dan aksesorisnya, baik rajutan maupun bukan rajutan, alas kaki, kayu dan barang dari kayu, perabotan, serta lampu dan alat penerangan. Kemudian ada barang dari kulit samak, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, serat stapel buatan, barang dari bulu unggas, bunga artifisial, dan rambut palsu. Selain itu, ada juga lemak dan minyak hewani/nabati.

"Negara tujuan utama ekspor non-migas Jateng, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, Belanda, India, Malaysia, Australia, dan Taiwan," jelas Pj Gubernur.

Pada kesempatan tersebut di hadapan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso, dan ratusan peserta rakor, Pj Gubernur menjelaskan, tanggung jawab yang dimiliki Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung perekonomian Indonesia, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, maka Pemprov Jateng berkomitmen dalam meningkatkan ekspor di daerah Jawa Tengah.

Strategi peningkatan ekspor tersebut, antara lain dengan memanfaatkan Free Trade Agreement (FTA),  yaitu perjanjian perdagangan bebas untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk di negara tujuan ekspor. Beberapa di antaranya, seperti Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) dengan Australia, The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dengan China, Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) dengan Chile, dan FTA lainnya.

Selain itu, juga digalakkan program pendampingan ekspor (Export Coaching Program) untuk menumbuhkan eksportir baru, diversifikasi dan adaptasi produk ekspor, penetrasi pasar luar negeri ke pasar nontradisional, upaya promosi produk-produk ekspor melalui virtual business meeting (pertemuan bisnis virtual) yang bekerja sama dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)/Atase Perdagangan (Atdag), pengoptimalan sister province, yakni kerja sama antardaerah di Indonesia dengan negara lain, serta penerbitan SKA secara daring menggunakan Affixed Signature and Stamp (ASnS), yaitu tanda tangan dan stempel elektronik. 

"Rapat koordinasi ini penting untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan efisiensi dalam proses penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di wilayah Jawa Tengah. SKA menjadi salah satu instrumen yang mendukung upaya kita, dalam meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar global," katanya.

Saat ini di Indonesia terdapat 97 IPSKA. Lima di antaranya berada di Jawa Tengah, yaitu IPSKA Provinsi Jawa Tengah, IPSKA Kota Surakarta, IPSKA Kabupaten Cilacap, IPSKA KEK Kendal, dan IPSKA Lembaga Tembakau Surakarta. Total utilisasi SKA di Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai 49,85%, senilai US$ 5.588,88 juta atau sebanyak 136.807 set dokumen SKA.

"IPSKA Provinsi Jawa Tengah merupakan IPSKA dengan jumlah penerbitan SKA terbanyak kedua di Indonesia, setelah IPSKA Provinsi Jawa Timur," papar Pj Gubernur.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan, penerbitan SKA harus memperhitungkan efisiensi. Maka dari itu, digitalisasi akan terus dilakukan dan dimanfaatkan, sehingga dapat mengikuti perkembangan, terutama perihal waktu. Apabila penerbitan SKA sangat lambat, Indonesia akan kalah bersaing dengan negara-negara lain.

"Saya harapkan rakernas (rapat kerja nasional) ini bisa memberikan informasi yang update (terbaru), kemudian bisa meningkatkan kemampuan kawan-kawan di seluruh tanah air," katanya.

Terkait efisiensi penerbitan SKA dengan memanfaatkan digitalisasi, lanjut Zulkifli, maka tanda tangan dokumen, ke depannya harus menggunakan tanda tangan elektronik. Semua dokumen juga tidak perlu menggunakan kertas atau paperless.

"Jadi tanda tangan tidak perlu ketemu lagi. Dokumen juga paperless (tanpa kertas). Untuk Jawa Tengah, ini saya lihat sudah bagus," katanya.