Follow Us :              

APBD Pemprov Jateng Tahun 2024 Disetujui Sebesar Rp28,5 Triliun

  29 November 2023  |   10:00:00  |   dibaca : 4546 
Kategori :
Bagikan :


APBD Pemprov Jateng Tahun 2024 Disetujui Sebesar Rp28,5 Triliun

29 November 2023 | 10:00:00 | dibaca : 4546
Kategori :
Bagikan :

Foto : Sigit (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Sigit (Humas Jateng)

SEMARANG – Dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah pada Rabu, 29 November 2023 telah disepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024. Dalam RAPBD itu, anggaran belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 disetujui sebanyak Rp28,5 triliun. 

"Dengan disetujuinya rancangan keputusan tersebut, maka sekaligus ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2023," kata Ketua DPRD Jateng, Sumanto.

Disetujuinya anggaran tersebut, dilakukan setelah adanya kesepakatan dalam pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah. 

Dalam laporannya, Banggar juga memberikan beberapa rekomendasi pengimplementasian kegiatan dan program perangkat daerah. Rekomendasi tersebut difokuskan pada berbagai persoalan utama, seperti penanganan kemiskinan, stunting, dan penegakan keadilan di sektor pendidikan, yaitu penganggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jateng serta insentif guru keagamaan dan madrasah.

Rekomendasi implementasi penganggaran lainnya, difokuskan pada pelayanan dasar dengan standar layanan minimum sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Selain itu, juga adanya ketersediaan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu guna menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat selama tahun politik.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., dalam pendapatnya menyampaikan, bahwa masukan dan saran dari anggota DPRD sangat bermanfaat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan kemajuan Jawa Tengah.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami ucapkan terima kasih kepada para pimpinan dan anggota DPRD, dan seluruh fraksi, atas proses pembahasan intens, sehingga RAPBD tahun 2024 bisa disepakati hari ini," katanya.

Proses selanjutnya, akan ada evaluasi kesepakatan RAPBD tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri, yang biasanya memakan waktu sekitar 15 hari.

"Selanjutnya, sesuai tahapan dan mekanisme rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini, akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri," katanya.

Pj Gubernur menjelaskan, semua program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terakomodir dalam RAPBD tahun 2024 tersebut.

Dalam bidang pendidikan, BOSDA diarahkan untuk memberikan pendampingan pembiayaan bagi sekolah swasta yang juga telah mendapatkan alokasi anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS). Di dalam RAPBD tersebut, juga terdapat anggaran untuk hibah bidang pendidikan keagamaan, bantuan insentif pengajar pendidikan, serta BOSDA bagi Madrasah Aliyah.

Pada bidang pertanian, anggaran difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian dan meningkatkan nilai tukar petani. Salah satunya, yaitu alokasi asuransi usaha tani padi guna memberikan perlindungan kepada petani yang mengalami gagal panen.

Pemprov Jateng juga berfokus pada penanganan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Selain itu, anggaran juga difokuskan pada upaya menjaga laju inflasi di Jawa Tengah, serta pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.


Bagikan :

SEMARANG – Dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah pada Rabu, 29 November 2023 telah disepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024. Dalam RAPBD itu, anggaran belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 disetujui sebanyak Rp28,5 triliun. 

"Dengan disetujuinya rancangan keputusan tersebut, maka sekaligus ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2023," kata Ketua DPRD Jateng, Sumanto.

Disetujuinya anggaran tersebut, dilakukan setelah adanya kesepakatan dalam pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah. 

Dalam laporannya, Banggar juga memberikan beberapa rekomendasi pengimplementasian kegiatan dan program perangkat daerah. Rekomendasi tersebut difokuskan pada berbagai persoalan utama, seperti penanganan kemiskinan, stunting, dan penegakan keadilan di sektor pendidikan, yaitu penganggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jateng serta insentif guru keagamaan dan madrasah.

Rekomendasi implementasi penganggaran lainnya, difokuskan pada pelayanan dasar dengan standar layanan minimum sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Selain itu, juga adanya ketersediaan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu guna menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat selama tahun politik.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., dalam pendapatnya menyampaikan, bahwa masukan dan saran dari anggota DPRD sangat bermanfaat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan kemajuan Jawa Tengah.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami ucapkan terima kasih kepada para pimpinan dan anggota DPRD, dan seluruh fraksi, atas proses pembahasan intens, sehingga RAPBD tahun 2024 bisa disepakati hari ini," katanya.

Proses selanjutnya, akan ada evaluasi kesepakatan RAPBD tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri, yang biasanya memakan waktu sekitar 15 hari.

"Selanjutnya, sesuai tahapan dan mekanisme rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini, akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri," katanya.

Pj Gubernur menjelaskan, semua program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terakomodir dalam RAPBD tahun 2024 tersebut.

Dalam bidang pendidikan, BOSDA diarahkan untuk memberikan pendampingan pembiayaan bagi sekolah swasta yang juga telah mendapatkan alokasi anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS). Di dalam RAPBD tersebut, juga terdapat anggaran untuk hibah bidang pendidikan keagamaan, bantuan insentif pengajar pendidikan, serta BOSDA bagi Madrasah Aliyah.

Pada bidang pertanian, anggaran difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian dan meningkatkan nilai tukar petani. Salah satunya, yaitu alokasi asuransi usaha tani padi guna memberikan perlindungan kepada petani yang mengalami gagal panen.

Pemprov Jateng juga berfokus pada penanganan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Selain itu, anggaran juga difokuskan pada upaya menjaga laju inflasi di Jawa Tengah, serta pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu