SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 mencapai 82%. 

“Target saya, ketika Pemilu lalu sebanyak 80 persen, alhamdulillah bisa tercapai 82,5 persen. Pilkada ini kita tingkatkan, karena masyarakat akan memilih bupati/wali kota dan gubernurnya, sehingga kita harapkan, minimal (partisipasi pemilih sebanyak) 82 persen,” ucapnya dalam Rapat Desk Pilkada dan Kondusivitas Wilayah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 9 Juli 2024.

Pj Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota dan para penyelenggara pemilu, sudah siap mengawal penyelenggaraan Pilkada Jateng Tahun 2024 agar berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. 

Ia mengungkapkan, rapat koordinasi/persiapan Pilkada sengaja digelar jauh-jauh hari sebelum tahapan pendaftaran peserta, agar pemerintah kab/kota mempersiapkan segala kebutuhan dan keperluan penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan lebih baik dan optimal. 

“Ini merupakan Pilkada serentak pertama (yang melibatkan 37 provinsi dan 508 kab/kota) se-Indonesia, sehingga kesiapannya perlu betul-betul dioptimalkan,” kata Pj Gubernur.

Ada empat indikator kesuksesan Pilkada, yakni tingginya partisipasi masyarakat, terjaganya kondusivitas wilayah, terlaksana dengan baiknya setiap tahapan Pilkada, dan pelayanan masyarakat tetep berjalan lancar. 

Pj Gubernur berharap, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 lebih mengedepankan upaya pencegahan daripada penindakan. Langkah-langkah pencegahan itu bisa dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi, edukasi, maupun komunikasi terkait dengan persoalan politik kepada masyarakat. 

“Pencegahan lebih baik daripada penindakan, makanya seluruh Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) harus kompak dan terus bersinergi,” katanya.  

Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada lebih rawan dibandingkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Hal ini terjadi, karena pasangan calon (paslon) akan berkompetisi di dalam satu provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, berbagai cara dalam mengantisipasi kerawanan perlu dipersiapkan, salah satunya dengan membangun komunikasi yang baik antara pemerintah, partai politik, tim sukses, maupun masyarakat.