SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menghadiri acara Groundbreaking (Peletakan Batu Pertama) Pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Tingkat Kepolisian Resor (Polres) Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jateng pada Rabu, 25 Juni 2025. 

Pembangunan SPPG ini, diharapkan mampu mengakselerasi pemenuhan kebutuhan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengatakan, pembangunan dapur SPPG ini bertujuan untuk mendukung program MBG yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Ia menyampaikan, pembangunan SPPG di sejumlah kepolisian resor (polres) dipekirakan akan selesai dalam waktu tiga bulan.

"Hari ini yang ikut ada 24 Polres, dan bisa memberikan manfaat bagi 90.717 orang," ucapnya usai mengikuti acara groundbreaking di Kompleks Polresta Surakarta.

Ia mengungkapkan, pada tahap ini memang baru ada 24 Polres di Jateng yang akan membangun SPPG. Apabila nantinya berjalan baik, maka masing-masing polres diproyeksikan memiliki 2-3 SPPG.

"Akan kita evaluasi, kalau hasilnya baik, maka akan kita lipat gandakan dengan disesuaikan kesiapan infrastrukturnya, khususnya lahan," ucapnya.

Terkait pelaksanaan MBG, Kapolri juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jateng yang sudah membentuk satuan tugas (Satgas) MBG. Nantinya, satgas tersebut akan bekerja sama dengan satgas serupa yang dimiliki oleh Polri.

"Gubernur Jateng sudah punya satgas yang akan bekerja sama dengan kita. Program SPPG ini pendukung MBG, ini dalam upaya meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak kita di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Kita upayakan gizi ini betul-betul bisa terpenuhi, ini dalam rangka meningkatkan SDM (sumber daya manusia) menghadapi Indonesia emas 2045," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, ada sekitar 237 SPPG di Jateng per 24 Juni 2025. Ratusan SPPG ini, terdiri dari SPPG Khusus (TNI), SPPG Pondok Pesantren (ponpes), dan SPPG Mandiri (mitra). Saat ini, kebutuhan total untuk dapur MBG jumlahnya sekitar 3.000-an titik.

Adapun total penerima manfaat MBG hingga kini jumlahnya mencapai sekitar 9 juta orang, dengan rincian siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK, Ponpes, dan Sekolah luar Biasa (SLB) sebanyak 7.939.945 orang; ibu hamil sebanyak 439.931 orang; ibu menyusui sebanyak 420.638 orang; dan anak stunting sebanyak 198.993 anak.

"Satgas MBG kita sudah punya. Kita libatkan seluruh pihak. Jadi TNI ada (SPPG), Polri ada, swasta ada, mandiri atau mitra ada. Kita keroyok bareng," ucap Gubernur dalam berbagai kesempatan.

Upaya lain yang sudah ditempuh untuk memenuhi kebutuhan SPPG di Jateng, antara lain adanya 134 lahan/aset milik pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Jateng yang diusulkan untuk dibangun SPPG. Diketahui, tim Badan Gizi Nasional (BGN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga sudah melakukan survei di 30 titik yang ada di 12 Kabupaten, dan sebagian besar lahan sudah memenuhi kriteria.

Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga mengusulkan sekitar 2 lokasi tambahan pembangunan SPPG di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), yang ada di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara dan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. 

Selanjutnya, Pemprov juga sudah mendata 183 koperasi serta 106 usaha kecil dan menengah (UKM) yang siap menjadi pemasok (supplier) bahan baku bagi SPPG. Nantinya, ratusan mitra ini akan diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dengan kriteria atau standarnya. Selain itu, ada sebanyak 221 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang juga dapat mendukung ketersediaan bahan baku untuk SPPG.