BANYUMAS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program "Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan", sebagai upaya strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. 

Peluncuran program itu dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Banyumas pada Sabtu, 14 Februari 2026.

Program ini mengusung filosofi mendalam. “Ngopeni Omah” dimaknai sebagai upaya merawat rumah sebagai simbol pelayanan publik, sedangkan “Nglakoni Sesarengan” menekankan pada kerja bersama atau upaya kolaboratif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Wagub menegaskan, program ini menjadi upaya kolaboratif untuk menjawab berbagai persoalan perumahan yang dihadapi oleh warga Jateng, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah, hingga warga yang rumahnya tidak layak huni.

"Kita memberikan bantuan-bantuan, seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), lalu masyarakat yang tidak memiliki rumah, muncul program rumah subsidi untuk penanganan backlog (kebutuhan rumah) yang dianggarkan oleh pemerintah pusat maupun Jawa Tengah," ucapnya.

Ia menambahkan, keberhasilan Jateng dalam menekan angka kekurangan rumah merupakan buah dari sinergi lintas sektor, antara lain Baznas, Bank Jateng, hingga kolaborasi anggaran antara Pemprov Jateng dengan pemerintah kabupaten/kota.

"(Pemenuhan dan penanganan) backlog yang ada di Jawa Tengah ini semakin baik. Kita juga mendapatkan apresiasi oleh pemerintah pusat sebagai provinsi terbanyak mengatasi backlog," jelasnya.

Meskipun demikian, Wagub mengakui bahwa tantangan penyediaan rumah di wilayahnya masih cukup besar. Maka dari itu, ia secara terbuka mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk tetap konsisten bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum memiliki hunian tetap.

"Masyarakat yang belum memiliki rumah kita dorong dengan program-program dari Dinas Perumahan. Ini juga enggak mungkin dari Pemprov (Jateng) saja. Kita kolaborasi bersama dari pemerintah pusat maupun dari kabupaten kota. Kita bareng-bareng," ucapnya.

Komitmen dalam menyediakan perumahan juga mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memberikan penghargaan kepada Pemprov Jateng sebagai Provinsi Peringkat I Terbaik dalam Pelaksanaan Program Penyediaan Perumahan.

Penghargaan itu bukan isapan jempol belaka. Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jateng berhasil merealisasikan penyediaan 17.513 unit rumah layak huni dengan total anggaran sebesar Rp357,6 miliar atau mencapai 100% dari target. 

Rinciannya, peningkatan kualitas 17.150 unit rumah, pembangunan 240 unit Rumah Sederhana Sehat, pembangunan 120 unit rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah, serta pembangunan rumah apung CSR Bank Jateng sebanyak 3 unit.

Sementara pada tahun 2026, Pemprov Jateng menargetkan program penyediaan 10.231 unit rumah dengan nilai anggaran mencapai Rp210 miliar. Program tersebut terdiri dari peningkatan kualitas 10.074 unit rumah, pembangunan 100 unit Rumah Sederhana Sehat, pembangunan 40 unit rumah korban bencana dan relokasi, serta pembangunan rumah apung sebanyak 17 unit.

Dalam rangkaian acara Gubernur Menyapa bertema "Perempuan Berdaya Indonesia Berdaya" itu, Wagub juga menyerahkan bantuan pemasangan sambungan listrik bagi 100 unit rumah senilai Rp119,7 juta di Banyumas dan Cilacap. 

Selain itu, dukungan energi terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) rooftop senilai Rp74,7 juta turut diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mandiri Sejahtera di Desa Pejerukan, Kecamatan Kalibagor, Banyumas guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan dirancang sebagai solusi komprehensif atas berbagai permasalahan di sektor perumahan.

Lebih dari itu, program tersebut menjadi bukti komitmen kepemimpinan Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, dalam mewujudkan visi misi Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah di sektor perumahan.

Ka Disperakim mengatakan, pemerintah menyediakan solusi melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki penghasilan tetapi belum memiliki rumah. 

Program tersebut diselenggarakan dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten, serta Bank Jateng, termasuk dukungan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

“Untuk MBR yang sudah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah, kami bekerja sama dengan BPR BKK (Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan) melalui program Omah Lestari. Ini menjadi solusi nyata agar masyarakat bisa memiliki rumah layak,” ucap Ka Disperakim.

Sementara bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah, tetapi kondisinya rusak dan tidak mampu melakukan perbaikan, pemerintah menyediakan bantuan melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, pemerintah juga menyiapkan solusi relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tidak sesuai ketentuan dan lokasi yang tidak aman. Tak hanya itu, ada pula bantuan perumahan bagi warga terdampak bencana.

“Semua ini kita lakukan sesarengan (bersama-sama). Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, pelaku usaha melalui CSR (corporate social responsibility/bantuan sosial perusahaan), hingga Baznas, dikemas dalam satu payung besar program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan,” tegasnya.

Ka Disperakim berharap, program ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Jateng. Maka dari itu, ia mengajak masyarakat untuk ikut menyosialisasikan program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan.

“Ini adalah program solusi. Monggo masyarakat ikut menyebarluaskan dan segera berkonsultasi jika memiliki persoalan perumahan,” pungkasnya.