SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatatkan kinerja positif dalam penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun anggaran 2025. Capaian ini tak lepas dari kerja-kerja kolaboratif berbagai elemen. 

Dalam memimpin Jawa Tengah selama setahun ini, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, getol menggandeng berbagai stakeholder, mulai dari bupati/wali kota, perguruan tinggi, pengusaha, investor, provinsi tetangga, negeri-negeri sahabat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan lainnya. Gubernur menyebut ini sebagai collaborative government (pemerintahan kolaboratif). 

"Kita gandeng beberapa kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini (menjadi) cara bersama untuk membangun Jawa Tengah," ucap Gubernur beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, prinsip pemerintahan kolaboratif memang perlu dijalankan. Sebab, Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota tidak bisa berjalan sendiri, tentunya dibutuhkan keterlibatan aktif dari semua elemen dalam memajukan dan mengembangkan wilayah. Nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kolaborasi, dan kerja sama tim menjadi nafas Jawa Tengah yang diimplementasikan dalam setiap sektor.

Tak ayal, berbagai upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil. Adapun di sektor ekonomi makro, Jateng menunjukkan fondasi yang kokoh. Pertumbuhan ekonomi Jateng mengalami peningkatan signifikan dari 4,95% pada 2024 menjadi 5,37% pada 2025. Hal ini diikuti dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semula 73,87% menjadi 74,77%. 

Selaras dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat juga membaik. Hal tersebut tercermin dari persentase penduduk miskin yang berhasil ditekan menjadi 9,39% dari semula 9,58%. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan menjadi 4,66% dari sebelumnya 4,78%. Tak hanya itu, pendapatan per kapita masyarakat yang sebelumnya sebesar Rp47,97 juta, saat ini menyentuh angka lebih dari Rp50,82 juta.

Keberhasilan di bidang ekonomi ini berbanding lurus dengan tata kelola keuangan dan administrasi yang akuntabel. Tercatat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebanyak 13 kali berturut-turut, sejak tahun 2012 hingga 2025. 

Terakit penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, Jateng berhasil menempati peringkat 6 dari 33 provinsi dengan status kinerja "Tinggi" dari pemerintah pusat. Status tersebut disematkan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025.

Dalam hal inovasi, Jawa Tengah memantapkan posisi sebagai provinsi "Sangat Inovatif" dengan menempati peringkat ke-5 nasional dengan skor indeks 82,63. Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Jateng mencatat, sebanyak 137 inovasi lahir dari sejumlah perangkat daerah, termasuk program unggulan, seperti “Samsat Budiman” untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan dan portal pendidikan “Jateng Pintar”.

Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama melalui penguatan urusan wajib. Contohnya di bidang pendidikan, Pemprov Jateng telah merealisasikan belanja sebesar Rp3,36 triliun untuk mendukung program paket pendidikan gratis, beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, dan upaya mewujudkan Zero Bullying melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) di satuan pendidikan. 

Pada sektor kesehatan, Pemprov Jateng menganggarkan dana sebesar Rp558 miliar yang difokuskan untuk memberi pelayanan kesehatan paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin, percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil, jambanisasi 100%, pelaksanaan program Dokter Spesialis Keliling (Speling), serta dukungan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari pemerintah pusat.

Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur pun menunjukkan realisasi yang optimal. Di sektor perumahan, APBD Pemprov Jateng mampu menyelesaikan target perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 100% atau sebanyak 17.510 unit. Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh seluas 10 sampai dengan di bawah 15 hektare.  

Secara finansial, realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 menunjukkan kondisi yang sehat. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp23,76 Triliun (96,38%), sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp23,87 Triliun (94,61%). 

Seluruh capaian yang diraih oleh Pemprov Jateng merupakan modal berharga yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun mendatang.

Unduh file asli pada tautan di bawah ini:
https://humas.jatengprov.go.id/infografis/RLPPD2025.jpg