SEMARANG – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menambah kawasan industri baru di 12 kabupaten/kota di wilayahnya akan segera terealisasi. 

Kawasan industri itu tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menjanjikan penyelesaian perizinan kawasan tersebut paling lambat dilakukan dalam 30 hari.

Komitmen ini menjadi respons atas permintaan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., untuk mempercepat perizinan investasi.

“(Potensi) kawasan industri (di 12 kabupaten/kota) itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari,” ucap Todotua di sela acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus pembentukan Desk Investasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Rabu, 11 November 2026.

Pihaknya akan segera memanggil para pelaku usaha di sejumlah kawasan industri tersebut untuk melakukan klarifikasi serta mempercepat penyelesaian administrasi perizinan.

Menurutnya, pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menarik investasi. Selain menyediakan kepastian lahan, keberadaan kawasan industri juga memudahkan konsolidasi pelayanan perizinan bagi investor dalam negeri maupun asing.

Todotua mengakui, perizinan masih menjadi persoalan klasik investasi, terutama untuk proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.

Oleh karena itu, Desk Investasi dibentuk sebagai penghubung pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha untuk mengurai hambatan perizinan, persoalan lahan, hingga kebutuhan infrastruktur.

“Kita juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah,” jelasnya.

Jawa Tengah menjadi lokasi keempat pembentukan Desk Investasi, setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, layanan tersebut juga mencakup wilayah DIY dan Jawa Timur dengan fokus penanganan investasi bernilai di atas Rp1 triliun.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, percepatan perizinan menjadi kebutuhan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

Pemprov Jateng sudah mendorong 12 Kabupaten/Kota untuk menyiapkan potensi kawasan industri baru dengan luas minimal 50 hektare dan sesuai tata ruang. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi investasi baru yang ditawarkan kepada calon investor untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Selain perizinan, Pemprov Jateng juga menyiapkan infrastruktur penunjang kawasan industri, antara lain pengembangan dry port atau pelabuhan darat/bongkar muat di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kesiapan infrastruktur logistik tersebut dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang dan menekan biaya operasional industri.

Sejumlah rencana investasi juga tengah dikawal Pemprov Jateng, di antaranya investasi industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang dijadwalkan akan melakukan grandbreaking pada Desember 2026, ekspansi perusahaan asal Vietnam sebesar Rp2,9 triliun, serta relokasi industri asal Tiongkok sebesar Rp2,17 triliun.

Berdasarkan data DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, realisasi investasi Januari–September 2026 mencapai Rp72,54 triliun atau 73,21% dari target tahunan Rp99,09 triliun. Investasi tersebut menyerap 340.334 tenaga kerja dari 82.420 proyek.

Khusus triwulan III 2026, realisasi investasi mencapai Rp24 triliun atau tumbuh 16,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut menyerap 127.117 tenaga kerja dari 26.431 proyek. Pada periode yang sama, ekonomi Jateng tumbuh 5,83% secara tahunan.

Gubernur menyambut pembentukan Desk Investasi sebagai langkah memperkuat kepastian berusaha sekaligus mempercepat penyelesaian kendala yang dihadapi investor.

“Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi,” katanya.

Ia berharap, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan kawasan industri, serta memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.