SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat transformasi sektor perhubungan melalui serangkaian inovasi berbasis energi bersih dan digitalisasi layanan, mulai dari pengoperasian taksi dan travel listrik, pengembangan integrasi transportasi umum, hingga penerapan sistem pembayaran nontunai di terminal. 

Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan.

Beragam layanan itu diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam acara Grand Launching Transformasi Perhubungan Jawa Tengah 2026 di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 24 Agustus 2026.

Dalam acara itu, Gubernur sempat mencoba langsung taksi listrik dengan berkeliling di sekitar Kantor Dinas Perhubungan Jawa Tengah. 

Ia menilai, kendaraan listrik menawarkan kenyamanan sekaligus mendukung pengurangan polusi dan penggunaan energi fosil.

“Ini sangat nyaman. Saya coba muter kantor (Dishub), argonya tinggal pencet, enggak ada suaranya, tidak polusi udara, dan menghemat energi fosil,” ujarnya.

Gubernur mengatakan, penggunaan energi terbarukan ke depan tidak hanya didorong pada sektor perhubungan. Pemprov Jateng juga mulai memanfaatkan panel surya pada sejumlah gedung perkantoran.

Langkah ini menjadi bagian dari dukungan Jawa Tengah terhadap pengembangan energi baru terbarukan dan ekonomi hijau.

Saat ditanya mengenai rencana penggunaan kendaraan listrik untuk Bus Rapid Transit (BRT) di Jawa Tengah, Gubernur mengatakan pengembangannya sedang dikaji.

Ia menegaskan, transformasi perhubungan tidak boleh berhenti pada pengembangan aplikasi maupun teknologi. Inovasi harus bisa menjawab persoalan nyata di masyarakat, terutama terkait pergerakan orang dan barang.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah, Arif Djatmiko, mengatakan bahwa peluncuran taksi dan travel listrik merupakan 1 dari 8 inovasi dalam Transformasi Perhubungan Jawa Tengah 2026.

Selain elektrifikasi kendaraan, Pemprov Jateng mendorong transformasi melalui digitalisasi serta integrasi layanan transportasi. Salah satunya melalui penerapan pembayaran nontunai atau cashless pada Terminal Tipe B. Uji coba telah dilakukan di Terminal Sukoharjo dan rencananya akan diterapkan pada 22 Terminal Tipe B yang dikelola pemerintah provinsi.

Sistem ini diarahkan agar pembayaran dapat langsung masuk ke kas daerah, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan terminal.

Dishub Jateng juga mengembangkan sistem digitalisasi monitoring dan pengawasan operasional Terminal Tipe B. Sistem itu digunakan untuk memperkuat pengelolaan terminal berbasis data, termasuk pemantauan kendaraan dan laporan operasional.

Transformasi juga dilakukan pada layanan Trans Jateng melalui kolaborasi dengan Gojek. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan perjalanan masyarakat dari layanan ojek daring menuju Trans Jateng, hingga layanan lanjutan sebagai first mile dan last mile atau perjalanan awal seseorang dari tempat asal menuju titik transit transportasi umum.

“Tahun depan kita akan membuat satu tiket antara Gojek dan Trans Jateng. Jadi first mile, last mile sudah tercakup semua,” ucap Ka Dishub Jateng.

Berdasarkan data Dishub Jateng, jumlah pengguna Trans Jateng sepanjang 2025 mencapai sekitar 10 juta penumpang. Sebanyak 53% penumpang di antaranya merupakan pengguna yang beralih dari kendaraan pribadi ke Trans Jateng. Peralihan ini diperkirakan memberikan penghematan biaya transportasi masyarakat hingga sekitar Rp50 miliar.

Inovasi lainnya, Pemprov Jateng juga memperluas penggunaan Kartu Multi Trip untuk pembayaran Trans Jateng. Saat ini, kartu tersebut telah digunakan pada satu koridor dan ke depan ditargetkan dapat digunakan di seluruh koridor Trans Jateng.