SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus memantau kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Tengah di kawasan Timur Tengah. 

Pemantauan dilakukan secara intensif menyusul meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengatakan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di wilayah Timur Tengah telah dilakukan sejak hari pertama kondisi geopolitik di kawasan tersebut memanas.

"Kita sudah lakukan komunikasi, kita pantau terus pergerakannya," ujarnya usai bertemu dengan Gubernur di kantornya pada Kamis, 5 Maret 2026.

Selain itu, nomor hotline juga telah disebarkan di kalangan pekerja migran dan warga negara Indonesia yang sedang berada di wilayah Timur Tengah. Apabila dibutuhkan, nomor tersebut dapat dihubungi sewaktu-waktu oleh para PMI.

"Prinsipnya, negara selalu hadir dalam setiap perubahan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah," jelasnya.

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya warga asal Jawa Tengah maupun Indonesia yang terjebak di sekitar wilayah konflik, Dzulfikar mengatakan pihaknya belum dapat memastikan.Sebab, hingga saat ini masih dilakukan pendataan dan menunggu laporan dari para pekerja migran di Timur Tengah.

"Sekarang ini kan selain pekerja migran, ada juga jemaah umroh. Sejauh ini ya, kalau kita lihat komposisinya pasti sejauh ini aman terkendali," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga serta menjamin keamanan dan keselamatan PMI, khususnya yang berasal dari Jateng.

Pemantauan yang dilakukan saat ini menjadi salah satu bukti komitmen tersebut. Bahkan jika situasi mendesak, Pemprov Jateng siap mengambil langkah untuk memulangkan warganya. Langkah tersebut tentu dilakukan dengan berkolaborasi bersama KP2MI dan Kementerian Luar Negeri.

Selain memantau dampak eskalasi konflik, upaya perlindungan bagi PMI asal Jateng juga terus dilakukan. Misalnya, saat ada pekerja migran yang terkena masalah atau berangkat tidak sesuai prosedur, Pemprov Jateng langsung berkoordinasi untuk untuk melakukan pemulangan. Seperti yang dilakukan belum lama ini, belasan orang dari sekitar 50 PMI yang mengalami permasalahan di negara penempatan berhasil dipulangkan ke Indonesia.

"Kalau perlu kami pulangkan, maka akan kami lakukan," ujar Gubernur saat berdialog dengan Wakil Menteri P2MI.