SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., akan memperbanyak graduasi warga miskin dan miskin ekstrem di wilayahnya. Hal ini dilakukan melalui berbagai program penuntasan kemiskinan. 

Sebagai informasi, graduasi adalah berakhirnya kepesertaan penerima bantuan sosial (bansos) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena mereka sudah mandiri dan tidak lagi membutuhkan bansos.

"Tidak ada lagi ceritanya, orang miskin ekstrem golongan P1 (miskin ekstrem) dan P2 (miskin), (masuk dalam kategori miskin) selama bertahun-tahun. Bahkan sampai 8 tahun, tetap miskin dan menerima bansos terus," ucap Gubernur dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jateng pada Rabu, 23 Juli 2025.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Sosial memiliki kebijakan untuk melakukan graduasi masyarakat miskin yang ada di 9 daerah. Jumlah itu masih mungkin bertambah menjadi 11 daerah yang masuk dalam kategori miskin di Jateng.

Guna meluluskan masyarakat miskin ituGubernur menegaskan harus ada kolaborasi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan stakeholder terkait, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR). 

Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing, melalui Bappeda di tiap kabupaten/kota.

"Kita lakukan perencanaan dari Bappeda di kabupaten/kota, terkait dengan (upaya penuntasan) kemiskinan ekstrem. Kategori P1 (miskin ekstrem), minimal bisa geser menjadi P2 (miskin), lalu P2 geser menjadi P3 (potensi miskin). Intinya adalah graduasi itu," kata Gubernur.

Ia mengatakan, parameter kemiskinan sudah digariskan oleh pemerintah pusat dan didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Maka dari itu, perlu dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan, agar data-data yang ada bisa dijadikan acuan pemerintah dan bantuan yang diberikan pun tepat sasaran.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menambahkan, graduasi kemiskinan dalam waktu dekat akan dilakukan di Kabupaten Brebes. Ia menyampaikan, upaya ini mampu membuktikan, bahwa masyarakat miskin ekstrem yang diberikan intervensi bisa lepas dari kemiskinan, bahkan kesejahteraannya juga meningkat.

Guna mendukung upaya graduasi ini, Wagub meminta gerakan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), satu desa binaan terus dilakukan, termasuk oleh pemerintah kabupaten/kota. Ia juga mengusulkan program orang tua asuh bagi masing-masing OPD.

"Itu menarik dan perlu dilanjutkan. Namun, harus ada juga monitoring dan evaluasi,” katanya.