SEMARANG – Realisasi pendapatan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, hingga 30 Juni 2025 sudah sebesar Rp11,213 triliun atau mencapai 46,04% dari target yang telah ditetapkan selama setahun. Diketahui, realisasi pendapatan ini terus digenjot hingga akhir tahun 2025. 

Rincian dari realisasi pendapatan itu, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebanyak Rp7,140 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp3,982 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp91,032 miliar. 

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta jajarannya untuk mengoptimalkan penggunaan APBD Provinsi Jateng. 

“Hasil maksimal tidak bisa dicapai, hanya dengan mengeksekusi anggaran. Kita perlu kesadaran bersama, bahwa birokrasi butuh terobosan, tanpa harus selalu mengandalkan pagu (batas tertinggi penggunaan) anggaran. Kreativitas dan inisiatif dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat dibutuhkan,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II di Gedung B Lantai 5 Kantor Gubernur Jateng pada Rabu, 23 Juli 2025.

Selain membahas mengenai realisasi pendapatan, juga dipaparkan terkait kegiatan, program, dan capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga pertengahan tahun 2025. 

Tercatat inflasi Jateng pada Juni 2025 sebesar 2,20% (year on year). Hal ini mencerminkan stabilitas harga di provinsi ini, yang mampu mendukung kelancaran pembangunan daerah.

Berbagai program prioritas juga terus dilaksanakan. Salah satunya di sektor pendidikan, Pemprov Jateng mengalokasikan dana sebesar Rp381,45 miliar pada tahun 2025, untuk membangun 9 unit sekolah baru serta merehabilitasi 1.558 ruang kelas yang rusak berat.

Sementara untuk infrastruktur jalan dan jembatan, Pemprov menganggarkan dana sebesar Rp793,6 miliar. Diketahui, saat ini progres fisiknya pun masih terus berjalan. Selain itu, alokasi dana sebesar Rp12 miliar juga disiapkan untuk memfasilitasi penyediaan air minum bagi masyarakat, di 24 titik/desa dengan sasaran 2.427 sambungan rumah. Hingga pertengahan tahun 2025, sudah terealisasi sebanyak 1.088 sambungan rumah di 12 desa.

Terkait upaya peningkatan kualitas permukiman, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga terus dilaksanakan. Pada tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sebesar Rp340 miliar untuk perbaikan 17.000 unit RTLH di wilayahnya. 

Tak hanya itu, peningkatan di bidang kelautan dan perikanan pun dilakukan. Anggaran sebesar Rp31,9 miliar dialokasikan oleh Pemprov Jateng untuk membangun breakwater (pemecah gelombang), mengeruk kolam pelabuhan/muara, dan merehabilitasi dermaga di 5 pelabuhan perikanan pantai (PPP).  

Sejumlah program unggulan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng juga sudah menunjukkan progres nyata di lapangan. Contohnya program Dokter Spesialis Keliling (Speling), per 21 Juli 2025, sudah menjangkau sebanyak 29.301 warga yang ada di 247 Desa di 33 Kabupaten/Kota. Capaian ini mendukung terlaksananya program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari Pemerintah Pusat, yang sudah menjangkau 5.037.579 warga Jateng.

Sementara peningkatan di sektor pemberdayaan pemuda, program Zilenial Jateng mendapatkan sambutan yang baik dari 1.422 peserta yang terdaftar pada tahun ini. Hal ini menandakan tingginya minat generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Sedangkan dari sisi lingkungan, upaya penanaman mangrove melalu program Mageri Segoro untuk merehabilitasi kawasan pesisir juga berhasil dilakukan, dengan adanya penanaman sekitar 430.000 batang mangrove sampai akhir Juni 2025. Pemerintah optimis mampu mencapai target penanaman 1,5 juta batang mangrove hingga akhir tahun 2025.

Dengan progres yang terus berjalan lancar di berbagai sektor, Pemprov Jateng optimis mampu mencapai hasil yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menginstruksikan agar pembangunan daerah didukung dengan adanya terobosan-terobosan baru dan berorientasi pada hasil.

“Orientasi kerja harus berbasis hasil, bukan hanya proses. Setiap triwulan, termasuk rapat hari ini, harus menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian secara konkret,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa profesionalitas, keterbukaan, dan kolaborasi antarlembaga merupakan kunci untuk memperkuat kinerja pembangunan daerah.