SEMARANG — Rapat Kerja Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah, menghasilkan 3 klaster kerja sama baru.

Adapun 3 klaster baru, meliputi ketahanan energi, giant sea wall di lima provinsi, dan pengelolaan sampah itu menambah 6 klaster kerja sama yang telah ditandatangani bersama oleh 10 Gubernur pada Juni 2025. Beberapa di antaranya terkait ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE).

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, perwakilan 10 Provinsi yang mengikuti rapat kerja ini telah membuat kesepakatan terkait pembangunan di daerah masing-masing, dengan sistem kerja sama di berbagai bidang yang telah ditentukan.

Diketahui anggota FKD MPU, meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Output-nya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah," ucap Gubernur Jateng saat memimpin Rapat Kerja FKD MPU di Hotel Tentrem, Kota Semarang pada Selasa, 12 Mei 2026.

Terkait dengan rencana aksi swasembada pangan, ketahanan energi, dan pengolahan sampah, Gubernur secara tegas menyatakan bahwa tiga hal tersebut memerlukan adanya kolaborasi tidak hanya dari kabupaten/kota, tetapi juga lintas provinsi. 

Apalagi, kondisi geopolitik global berdampak pada tingginya harga minyak dunia, bahkan hal ini terasa sampai ke Indonesia. Tak tinggal diam, pemerintah pusat pun sudah berupaya untuk menahan agar harga BBM tidak melambung tinggi. Oleh sebab itu, setiap daerah harus mulai bekerja sama dan berkolaborasi untuk memperluas produksi energi baru terbarukan.

"Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028, dengan mereplikasi praktik baik yang sudah ada di beberapa daerah," ucap Gubernur.

Saat memberikan arahan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan FKD MPU. Ia mengungkapkan, 10 provinsi yang tergabung dalam forum tersebut telah berkontribusi sebesar 62% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Maka dari itu, ia ingin melihat sejauh mana tindak lanjut 6 rencana aksi yang disepakati 10 Gubernur pada tahun 2025. Ia juga mengapresiasi usulan rencana kerja sama baru terkait sektor energi dan pengolahan sampah.

"Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua Gubernur mulai memakai kendaraan listrik," ujarnya.

Terkait ketahanan pangan, Wamendagri menyampaikan, konektivitas distribusi harus mulai dipikirkan bersama agar persediaan bahan pokok penting tetap terjaga. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah menjadi hal yang sangat diperlukan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, mengatakan bahwa kerja sama 10 Provinsi ini terus berkembang. Setelah 6 klaster yang disepakati pada pertemuan sebelumnya, pada tahun 2026 ini ada tambahan terkait energi, pengolahan sampah, dan giant sea wall.

"Jadi setelah Rapat Kerja Gubernur ini, insyaallah bulan Juni nanti kita akan tidak lanjuti melalui Rapat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait bidang-bidang yang kita sepakati, untuk menyusun rencana aksi," katanya.

Sementara dari hasil kesepakatan tahun 2025, klaster yang sudah terlihat jelas adalah rencana aksi bidang pariwisata. Diketahui, saat ini masih dimatangkan paket yang melibatkan beberapa provinsi dalam satu perjalanan wisata.

"Bulan Oktober 2025 lalu, dinas pariwisata 10 Provinsi sudah bertemu dan merancang program itu," jelasnya.

Adapun dari rapat kerja tahun ini, sebanyak 12 BUMD dari 10 Provinsi sudah bertemu untuk membahas soal distribusi pangan. DKI Jakarta juga telah mengusulkan dashboard pangan yang berisi stok dan harga pangan yang telah disepakati. Nantinya, rencana ini akan dibahas secara detail dan uji cobanya akan dilakukan pada tahun ini.

"Juni nanti 12 BUMD pangan akan kita kumpulkan lagi untuk membuat jaringan BUMD pangan 10 Provinsi. Mungkin ke depan akan ada usulan untuk membangun holding pangan," ucap Suhajar.