SEMARANG - Komisi V DPR RI memberikan dukungan atas usulan anggaran pembangunan infrastruktur yang diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., untuk penanganan rob di Sayung, Kabupaten Demak. Diketahui, total anggaran yang diusulkan mencapai Rp1,7 triliun.

Dukungan itu menjadi bukti keberhasilan pembentukan Forum Senayan atau forum yang berisi anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah, yang digagas oleh Gubernur. 

Anggota Komisi V DPR RI, Sriyanto Saputro, mengatakan dirinya bukan berasal dari Dapil Kabupaten Demak. Akan tetapi, sebagai wakil dari Jateng, ia memberikan dukungan terhadap penanganan rob melalui dorongan dari APBN.

"Dulu saya ikut rapat di sini (legislatif). Setelah ada banjir rob, Pak Gubernur ajukan anggaran Rp1,7 Triliun. Kami perjuangkan di Komisi V, dan perjuangkan ke Menteri Pekerjaan Umum," ucapnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Jumat, 25 Juli 2025.

Menurutnya, rob sayung ini sudah menjadi perhatian nasional. Lantaran tak ada hujan pun, rob bisa menggenangi jalan maupun rumah-rumah warga. Hal ini pun berimbas pada kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Sriyanto juga mengapresiasi upaya Gubernur Jateng, yang secara langsung menerjunkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi untuk melakukan penanganan jangka pendek persoalan rob. Upaya ini dilakukan dengan adanya pengecekan kesehatan masyarakat, pengaturan lalu lintas jalan, hingga penyedotan air rob untuk dialirkan ke sungai.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengatakan, pihaknya akan berupaya mengawal aspirasi masyarakat Jateng ke tingkat pusat.

“Kami akan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat Jawa Tengah melalui Gubernurnya,” tegasnya.

Anggota Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, juga mengapresiasi penanganan cepat yang dilakukan oleh Pemprov Jateng terhadap rob di Sayung. Ia menilai, pendekatan “keroyokan” antar-OPD yang diinisiasi oleh Gubernur sangat efektif untuk menangani rob dalam jangka pendek.

“Luar biasa. Disukai rakyat. Insyaallah (usulan strategis) akan kami pertimbangkan untuk masuk prioritas pembangunan 2026,” katanya.

Ia menambahkan, skema penanganan jangka panjang, seperti pembangunan giant sea wall atau tanggul laut memang butuh waktu. Maka dari itu, Komisi V mendorong adanya langkah-langkah strategis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, agar solusi sementara bisa tetap dijalankan.

Sebelumnya, Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., sudah berkomunikasi dengan semua anggota DPR RI dari dapil Jateng. Tujuannya untuk berkolaborasi memajukan wilayah dan mengatasi berbagai persoalan yang ada di wilayahnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rob sayung.

Terkait penanganan rob, Gubernur sudah meminta semua OPD Provinsi untuk turun ke lokasi. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya (DPUBMCK) serta Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Tata Ruang (Pusdataru) menangani penyedotan air rob. Selain itu, OPD lain menangani rumah tak layak huni warga (RTLH), rumah apung, hingga urusan kesehatan masyarakat.