JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jateng menerima penghargaan dari Kementerian Perindustrian. 

Jawa Tengah meraih Peringkat Ketiga untuk kategori Pemerintah Daerah dengan Implementasi Industri Hijau Terbaik. 

Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dalam acara Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Wagub menyampaikan, penghargaan ini menjadi modal kepercayaan untuk menggaet para investor, baik dari dalam maupun luar negeri ke Jateng. Ia menegaskan, pihaknya bersama para pelaku industri berkomitmen untuk membangun provinsi yang ramah lingkungan.

"Kami juga memberikan contoh di sebagian kantor pemerintahan, kami pakai panel surya. Untuk apa? mengajak investor yang menanamkan modal di Jawa Tengah, (untuk) benar-benar memperhatikan hal ini (industri hijau)," katanya.

Ia menambahkan, saat ini Jateng sedang gencar-gencarnya menggenjot investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal itu, sejumlah kawasan industri juga sudah disiapkan, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, KEK Kendal, Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang, dan lainnya. 

"Jateng juga menjalin Kerja Sama Sister Province dengan Malaka (Malaysia) dan Fujian (Cina). Kita mengajak mereka untuk berinvestasi di Jawa Tengah,” ucapnya. 

Tak hanya mengoptimalkan keberadaan kawasan industri, Pemprov Jateng juga berencana memaksimalkan potensi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di wilayah pantai selatan untuk dikembangkan menjadi kawasan agroindustri, atau sektor ekonomi yang menggabungkan kegiatan pertanian dengan industri. 

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan bahwa sektor industri sudah menjadi penopang utama perekonomian nasional. Bahkan, sektor manufaktur berkontribusi strategis pada kinerja produk domestik bruto (PDB) nasional. 

Meskipun demikian, ia menyampaikan, industri manufaktur masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, khususnya berkaitan dengan kondisi geopolitik dan geoekonomi. Diketahui, geopolitik berfokus pada pengaruh faktor geografis terhadap hubungan dan kebijakan antarnegara, sementara geoekonomi berfokus pada kekuatan ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan politik. 

"Salah satunya termasuk tuntutan global, tuntutan dari pasar untuk (menghasilkan) produk, (dibarengi dengan) upaya menurunkan emisi gas rumah kaca," ucapnya. 

Oleh karena itu, transformasi menuju industri hijau tidak boleh dianggap sebagai beban, tetapi sebuah investasi. Pemerintah pun harus hadir untuk mendukung dan mewujudkan hal tersebut. 

Dalam kesempatan itu, Menperin juga menghimbau semua pihak meninggalkan pandangan yang kerap membenturkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk menjaga lingkungan. 

Menurutnya, transformasi menuju industri hijau adalah perjalanan panjang yang membutuhkan visi, inovasi, dan kolaborasi. Guna mewujudkan hal tersebut, para pelaku industri juga perlu melihat upaya dekarbonisasi atau proses mengurangi/menghilangkan emisi gas rumah kaca (GRK), mulai dari efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, inovasi teknologi, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular.

"Ini bukan hanya sebagai beban, akan tetapi harus dilihat sebagai peluang emas untuk meningkatkan daya saing pasar global, mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan tanggung jawab kita," ucapnya. 

Ia menekankan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan industri hijau, contohnya terkait dengan pengelolaan limbah/sampah (waste management), khususnya pada tahap pengumpulan limbah/sampah (waste collection).

"Kita ingin mewariskan kepada generasi penerus, masa depan yang sehat dimulai dari lingkungan," pungkasnya.