SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendorong penguatan rantai distribusi ikan segar dari kawasan pesisir menuju daerah tengah di wilayahnya agar masyarakat lebih terbiasa mengonsumsi ikan segar. 

Hal itu disampaikannya dalam acara Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Rabu, 30 September 2026.

Sekda mengatakan, masih belum optimalnya konsumsi ikan di Jateng tidak semata-mata disebabkan persoalan harga maupun ketersediaan. Faktor budaya masyarakat yang selama ini lebih terbiasa mengonsumsi daging dan ayam turut menjadi tantangan.

Ia mencontohkan, masyarakat di wilayah tengah Jateng, seperti kawasan Solo dan Boyolali, yang secara turun-temurun belum terbiasa mengonsumsi ikan segar. Justru ikan dalam bentuk olahan atau ikan yang diawetkan lebih mudah dijumpai.

“Inilah yang harus kita gerakkan, bagaimana ikan-ikan segar bisa masuk ke tengah Jawa Tengah,” ucapnya.

Sekda menilai, penguatan rantai distribusi menjadi salah satu kunci untuk mengubah kebiasaan tersebut. Pemerintah perlu melibatkan pelaku usaha perdagangan agar ikan hasil tangkapan maupun budi daya dari wilayah pesisir dapat lebih mudah menjangkau masyarakat di daerah tengah.

Padahal dari sisi produksi, Jateng dinilai memiliki potensi perikanan yang besar. Produksi ikan budi daya disebut mendekati 500 ribu ton, sementara hasil tangkapan ikan berada di kisaran 500 ribu ton. Di sisi lain, konsumsi ikan masyarakat Jateng baru sekitar 400 ribu ton.

“Produksi kita sebenarnya bisa memenuhi. Kita konsumsinya baru 400 ribu ton. (Produksi ikan) banyak yang (didistribusikan) keluar, karena dari Jawa Tengah banyak yang diekspor, ada ke Jepang, ada ke Eropa,” katanya.

Bahkan, sejumlah komoditas ikan, seperti nila, masih banyak yang dipasarkan ke luar daerah atau diekspor, meskipun di wilayah penghasilnya sendiri belum seluruhnya terserap untuk konsumsi masyarakat.

Oleh karena itu, Pemprov Jateng akan mendorong berbagai langkah untuk meningkatkan konsumsi ikan. Salah satunya dengan memanfaatkan program pemerintah sebagai pintu masuk perubahan pola konsumsi.

Sekda menyebut, konsumsi ikan juga dapat didorong melalui penyediaan makanan dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Selain itu, program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk memperluas konsumsi ikan di masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Murofiq, mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 mengamanatkan gerakan makan ikan sebagai gerakan nasional yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah laut. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi ikan diharapkan mampu menjadi sumber protein masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi nelayan.

Ia menyebut, konsumsi ikan nasional ditargetkan mencapai sekitar 26,83 kg/kapita per tahun pada 2029.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Didit Herdiawan Ashaf, menambahkan, implementasi Perpres Nomor 74 Tahun 2026 akan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga hingga tingkat daerah.

Salah satu bentuk implementasinya adalah mengintegrasikan konsumsi ikan dalam program MBG. Ia mengatakan, ikan dapat menjadi salah satu sumber protein dalam menu MBG yang diberikan kepada masyarakat. 

Tak hanya itu, ikan juga memiliki sejumlah keunggulan sebagai sumber protein, antara lain harga yang relatif lebih terjangkau, kandungan protein yang tinggi, serta ketersediaannya cukup besar di Indonesia.