SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta seluruh kepala daerah untuk mengaktifkan dan mengefektifkan kembali Jogo Tonggo dan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di wilayahnya masing-masing.

"Seluruh Jawa Tengah, kita efektifkan kembali terkait dengan siskamling. Di Jawa Tengah sudah ada yang namanya Jogo tonggo, kita efektifkan kembali itu," ucap Gubernur usai memimpin Rapat Koordinasi Kondusivitas Wilayah di kantornya pada Kamis, 11 September 2025.

Sebagai informasi, Jogo Tonggo yang dalam bahasa Indonesia artinya menjaga tetangga merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Jateng, yang digagas untuk mempercepat penanganan Covid-19 berbasis masyarakat beberapa tahun lalu. 

Program ini mengedepankan gotong royong dan kebersamaan untuk membantu dan menjaga sesama masyarakat, khususnya antartetangga terkait dengan kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya. Jogo Tonggo merupakan sinergi dari kegiatan masyarakat atau kelompok sosial, seperti karang taruna, dasa wisma, posyandu, rukun warga, rukun tetangga, dan lainnya.

Arahan untuk mengaktifkan dan mengefektifkan kembali Jogo Tonggo dan siskamling sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 300.1/88/Setda/2025 tanggal 8 September 2025, yang menekankan pada upaya peningkatan kewaspadaan dini di tingkat desa/kelurahan.

Hal ini sekaligus menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. Dalam surat itu, Mendagri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya meningkatkan peran satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) dalam menjaga kondusivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di daerah.

Selain mengefektifkan kembali Jogo Tonggo dan siskamling atau pos ronda, sejumlah langkah juga dilakukan terkait kondusivitas wilayah, di antaranya pelaporan cepat terkait potensi gangguan trantibum melalui Linmas Jateng, penguatan koordinasi antaranggota satlinmas secara intensif, serta mengupayakan sinergi dengan TNI/Polri dan masyarakat.

"Kita melakukan kegiatan dengan beberapa karang taruna, siskamling, dan potensi masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah. Harapannya, kerukunan warga di Jawa Tengah akan meningkat, sehingga keamanan investasi di wilayah kita (juga) berkembang," kata Gubernur.

Secara umum, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 576 Kecamatan, serta 7.810 Desa dan 753 Kelurahan. Sementara itu, jumlah satlinmas di Jateng, per 22 Agustus 2025, sebanyak 254.004 orang.