Foto : Fajar (Humas Jateng)
Foto : Fajar (Humas Jateng)
SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperkuat peran dalam menggerakkan ekonomi daerah. Salah satunya dengan memberikan kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal itu disampaikannya dalam acara Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Rabu, 3 Juni 2026.
Ia mengatakan, BPD memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang UMKM. Saat ini, ada sekitar 4,2 juta pelaku UMKM di Jateng. Adapun dari jumlah itu, sekitar 3,2 juta usaha merupakan usaha mikro yang tersebar di kabupaten/kota.
Maka dari itu, perbankan daerah harus hadir untuk membantu akses permodalan agar para pelaku usaha tidak terjerat pinjaman online (pinjol) maupun rentenir, salah satunya melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau. Sebab, sektor tersebut dinilai memiliki daya tahan kuat serta menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain untuk turut berkontribusi pada perekonomian daerah, termasuk dalam menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga komoditas pangan, seperti bawang merah Brebes dan cabai yang kerap menghadapi persoalan distribusi serta lonjakan harga.
Dalam kondisi itu, pemerintah daerah, BUMD, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) perlu bergerak bersama untuk mengatasi persoalan yang ada.
Gubernur menambahkan, penguatan ekonomi daerah harus dilakukan secara kolaboratif. Sebab, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, maka diperlukan adanya sinergi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, BUMD, dan perbankan.
“Seluruh potensi masyarakat harus kita rangkul untuk ikut menyelesaikan masalah di wilayah kita,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Plt Ketua Umum FKDK BPDSI, Mas’ud Said, mengapresiasi Pemprov Jateng dan Bank Jateng sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut. Ia juga menyinggung peran Bank Jateng sebagai salah satu BPD yang mampu memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, BPD memiliki potensi besar dalam struktur perbankan nasional. Diketahui, total aset Bank Jateng mencapai sekitar 10% dari aset perbankan nasional atau sekitar Rp1.100 triliun.
Oleh karena itu, BPD perlu terus memperkuat lembaganya agar semakin kuat, kompetitif, dan berkontribusi bagi ekonomi daerah
Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas, mengatakan bahwa BPD memiliki peran strategis sebagai pilar penggerak ekonomi daerah. Maka dari itu, penguatan tata kelola, manajemen risiko, kolaborasi, dan inovasi menjadi kunci agar BPD tetap bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperkuat peran dalam menggerakkan ekonomi daerah. Salah satunya dengan memberikan kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal itu disampaikannya dalam acara Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Rabu, 3 Juni 2026.
Ia mengatakan, BPD memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang UMKM. Saat ini, ada sekitar 4,2 juta pelaku UMKM di Jateng. Adapun dari jumlah itu, sekitar 3,2 juta usaha merupakan usaha mikro yang tersebar di kabupaten/kota.
Maka dari itu, perbankan daerah harus hadir untuk membantu akses permodalan agar para pelaku usaha tidak terjerat pinjaman online (pinjol) maupun rentenir, salah satunya melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau. Sebab, sektor tersebut dinilai memiliki daya tahan kuat serta menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain untuk turut berkontribusi pada perekonomian daerah, termasuk dalam menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga komoditas pangan, seperti bawang merah Brebes dan cabai yang kerap menghadapi persoalan distribusi serta lonjakan harga.
Dalam kondisi itu, pemerintah daerah, BUMD, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) perlu bergerak bersama untuk mengatasi persoalan yang ada.
Gubernur menambahkan, penguatan ekonomi daerah harus dilakukan secara kolaboratif. Sebab, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, maka diperlukan adanya sinergi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, BUMD, dan perbankan.
“Seluruh potensi masyarakat harus kita rangkul untuk ikut menyelesaikan masalah di wilayah kita,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Plt Ketua Umum FKDK BPDSI, Mas’ud Said, mengapresiasi Pemprov Jateng dan Bank Jateng sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut. Ia juga menyinggung peran Bank Jateng sebagai salah satu BPD yang mampu memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, BPD memiliki potensi besar dalam struktur perbankan nasional. Diketahui, total aset Bank Jateng mencapai sekitar 10% dari aset perbankan nasional atau sekitar Rp1.100 triliun.
Oleh karena itu, BPD perlu terus memperkuat lembaganya agar semakin kuat, kompetitif, dan berkontribusi bagi ekonomi daerah
Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas, mengatakan bahwa BPD memiliki peran strategis sebagai pilar penggerak ekonomi daerah. Maka dari itu, penguatan tata kelola, manajemen risiko, kolaborasi, dan inovasi menjadi kunci agar BPD tetap bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Berita Terbaru