JAKARTA – Perencanaan pembangunan Jawa Tengah kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026, Jawa Tengah meraih Terbaik 3 kategori Pemerintah Provinsi.

Penghargaan itu diterima Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta pada Rabu, 30 September 2026. 

Tak hanya di tingkat provinsi, capaian serupa juga ditorehkan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kabupaten Kendal meraih Terbaik 1 kategori Kabupaten, sedangkan Kota Pekalongan meraih Terbaik 3 kategori Kota.

Wagub mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan pemerintah pusat. Namun, yang lebih penting, perencanaan tersebut harus berujung pada manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Ini bentuk kolaborasi, sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan pusat,” ucapnya.

Salah satu program unggulan yang menjadi bagian dari perencanaan Jawa Tengah dalam PPD 2026 adalah Speling (Dokter Spesialis Keliling). Program ini dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama layanan dokter spesialis.

Wagub menyebut, Speling juga menjadi penguatan terhadap program pemerintah pusat.

“Ini selaras dengan pemerintah pusat, yaitu Cek Kesehatan Gratis. Lalu kita kuatkan dengan (dokter) spesialisnya,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Yusmanto, menjelaskan, PPD tidak hanya menilai dokumen perencanaan. Penilaian mencakup rangkaian pembangunan mulai dari penyusunan dokumen, pencapaian pembangunan, pelaksanaan, hingga inovasi daerah.

“Ini adalah bentuk penghargaan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dokumen, pencapaian pembangunan, dan eksekusi ataupun terkait dengan inovasi daerah,” ucapnya.

Ia mengatakan, proses penilaian berlangsung cukup panjang dimulai sejak Februari dengan pengunggahan dokumen hingga penilaian pada Agustus. 

Tahun ini tahapan penilaian juga bertambah menjadi tiga tahap. Pada dua tahapan terakhir, Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., memimpin langsung tim Pemerintah Provinsi Jateng untuk memaparkan materi dan menjawab pertanyaan dari tim penilai.

Ka Bappenda mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dengan baik di atas dokumen. Perencanaan harus mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang memberikan manfaat nyata.

“Yang penting ke masyarakat,” tegasnya.

Ia mencontohkan, pembangunan inklusif Jateng diarahkan agar pertumbuhan ekonomi berdampak pada penyediaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, perluasan lapangan kerja diharapkan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah maupun antarpeduduk.

Capaian PPD 2026 sekaligus menambah rekam jejak Jateng dalam penghargaan pembangunan daerah. 

Pada PPD 2026, sebanyak 38 Provinsi, 334 Kabupaten, dan 86 Kota ikut berpartisipasi.

Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, mengatakan PPD yang telah digelar sejak 2011 bukan sekadar ajang pemberian penghargaan, melainkan hal yang menjadi pemacu pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pembangunan.

“Penghargaan yang sederhana itu bukan hadiah, tetapi pemacu supaya bekerja lebih keras lagi,” ucapnya.