SEMARANG – Pertahanan nonmiliter di Jawa Tengah menjadi perhatian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), mengingat provinsi ini memiliki kerawanan terhadap bencana alam. 

“Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang kami sasar dalam rangka sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara,” kata Deputi Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional, Mayjend TNI Ari Yuliyanto saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno di kompleks Kantor Gubenur Jateng pada Kamis, 27 November 2025.

Ari menjelaskan, beberapa ancaman dalam ranah pertahanan nonmiliter di antaranya seperti penyalahgunaan teknologi informasi, narkoba, perdagangan manusia, dan bencana. 

“Kami melihat potensi ancaman di Jawa Tengah lebih banyak ke bencana alam. Ini  Sangat menonjol di Jawa Tengah,” jelas Ari. 

Ia menegaskan, pertahanan nonmiliter sangat penting dalam menghadapi ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, namun tetap berpotensi mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh bangsa.

Untuk itu, DPN akan melakukan sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara di Jawa Tengah dengan melibatkan TNI, Polri, dan Pemda. Harapannya, upaya tersebut dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan masyarakat. 

Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengapresiasi rencana tersebut. Menurutnya, peran Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai penyangga pangan nasional sekaligus industri, membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk DPN. 

Sumarno juga berharap, agenda sosialisasi tersebut nantinya dapat memberikan motivasi bagi Jawa Tengah untuk terus menjaga situasi tetap kondusif dan terhindar dari kegaduhan fisik. 

“Lebih baik energinya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”  pungkasnya.