BANJARBARU — Presiden RI, Prabowo Subianto, meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin, 12 Januari 2026. 

Adapun di Jawa Tengah, sudah ada sebanyak 14 Sekolah Rakyat yang operasional. 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, mengatakan, sebanyak 14 Sekolah Rakyat ini tersebar di 12 Kabupaten/Kota, antara lain Pati, Banyumas, Temanggung, Wonosobo, Sragen, Jepara, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Surakarta, Banjarnegara, Kebumen, dan Blora. 

Belasan Sekolah Rakyat itu merupakan sekolah rakyat rintisan yang sudah beroperasi sejak Juli, Agustus, dan September 2025. Tercatat, 14 Sekolah Rakyat ini memiliki 1.275 anak didik dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA). 

“Alhamdulillah dari 1.275 anak itu diasramakan dan semua betah," ucap Ka Dinsos Jateng saat ditemui di lokasi peresmian.

Selain Sekolah Rakyat yang sudah ada, Provinsi Jateng berupaya menambah jumlah sekolah pada tahun 2026. Hal ini dilakukan dengan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Setidaknya, Sekolah Rakyat juga akan dibangun di 4 Kabupaten lain, yakni Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang. Nantinya, sekolah akan mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027.

Ka Dinsos Jateng menyampaikan, sesuai dengan instruksi Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., melalui program Sekolah Rakyat, Pemprov Jateng dapat melakukan intervensi tidak hanya kepada para siswa, tetapi juga keluarganya. 

“Jadi pemerintah tidak hanya menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin desil 1 dan 2, tetapi juga memberikan bantuan untuk memberdayakan keluarganya,” katanya.

Ia mencontohkan, misalnya ada siswa yang rumahnya tidak layak, maka akan diperbaiki. Apabila belum memiliki akses listrik di rumahnya, maka akan difasilitasi. Begitu pula, keluarga siswa yang belum memiliki akses air bersih, jamban, dan kebutuhan lain.

“Jadi anak-anaknya disekolahkan, keluarganya diberdayakan. Kami dari Dinsos juga akan memberikan usaha ekonomi produktif, untuk membangkitkan keluarga (siswa) agar bisa berdaya," ucap Ka Dinsos.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat di Jateng sangat tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. 

Diketahui, Jawa Tengah sudah memiliki 14 Sekolah Rakyat yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota, ditambah dengan sekolah milik Pemprov Jateng, yaitu SMK Jateng di Semarang, Pati, dan Purbalingga.

"Ini bukti hadirnya negara untuk menyejahterakan masyarakat. Tujuannya di Jawa Tengah pas sekali, satu sisi kita mereduksi (mengurangi) angka kemiskinan ekstrem, di sisi lain mengembangkan sekolah vokasi, karena Jawa Tengah itu kita proyeksikan (menjadi pusat industri) padat karya," ucap Gubernur di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 45 Semarang beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, sistem boarding school atau asrama yang diterapkan di Sekolah Rakyat juga penting untuk memberikan pendidikan moral, perilaku, dan mental bagi para siswa. Kebiasaan hidup mandiri di asrama serta kedisiplinan menjadi landasan untuk membentuk mental dan kepribadian masing-masing anak.