SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menerima  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kinerja ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan di wilayahnya. 

“Kami patut mengapresiasi dan merasa senang dengan koreksi-koreksi yang disampaikan BPK atas kinerja kami di lapangan,” ucap Wagub seusai menerima LHP Kinerja Ketahanan Pangan Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun Anggaran 2025, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 20 Januari 2026.

Dalam laporan tersebut, BPK memberikan tiga catatan utama, yakni terkait pengumpulan dan sinkronisasi data pangan, pelaksanaan program pangan berkelanjutan, serta alih fungsi lahan dan konservasi sumber daya air untuk mendukung irigasi produksi padi.

Menanggapi catatan tersebut, Wagub menekankan pentingnya pembenahan dan sinkronisasi data lahan pertanian karena berkaitan langsung dengan target ketahanan pangan pada tahun berjalan.

“Kalau kita bicara data, ini memang harus kita kerjakan dengan cepat. Data lahan harus disinkronisasi. Dinas Pertanian juga sudah kami minta untuk mengevaluasi alih fungsi lahan serta kondisi lahan yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemprov Jateng akan bekerja secara kolaboratif dan kooperatif untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Sementara di sisi lain, pemerintah juga dituntut berpikir strategis agar keterbatasan lahan tidak mengurangi kontribusi Jateng sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menghidupkan kembali lahan-lahan persawahan, yang selama ini tidak produktif akibat keterbatasan irigasi dan ketergantungan pada curah hujan. Untuk itu, Pemprov Jateng mulai berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait dengan irigasi di lahan-lahan tersebut.

“Kita kembalikan fungsi (irigasi), supaya lahan-lahan itu kembali menghasilkan dan mendukung ketahanan pangan,” katanya.

Upaya serupa juga dilakukan di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Lahan pertanian yang sebelumnya terdampak rob dan sempat tidak produktif, kini mulai dioptimalkan kembali untuk kegiatan pertanian. Selain itu, Pemprov Jateng juga mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada.

“Kalau dulu 1 hektare panen sekitar 5 sampai 9 ton, ke depan ingin kita dorong bisa lebih dari 10 ton per hektare,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK berfokus pada kinerja program-program Pemprov Jateng dalam mendukung ketahanan pangan.

“Secara umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan banyak hal yang mendukung ketahanan pangan. Namun tanpa mengurangi capaian yang ada, dari hasil pemeriksaan kami masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Ia menyoroti persoalan data pangan sebagai catatan utama, terutama sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, masalah alih fungsi lahan yang dinilai masih memerlukan pembenahan serius.

Menurutnya, ketepatan dan keakuratan data sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan dan penentuan program lanjutan, dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah.