SURAKARTA – Belasan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sempat menghadang Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, usai mengisi Kuliah Ramadan jelang berbuka puasa di Masjid Nurul Huda UNS pada Selasa, 10 Maret 2026.

Hal itu dilakukan karena para mahasiswa ingin menyampaikan sejumlah aspirasi secara langsung kepada Wagub. Mereka menyoroti isu kemiskinan, pemerintahan, hingga realisasi sejumlah program pembangunan di Jateng.

Alih-alih berlalu, Wagub berhenti dan langsung berdialog dengan para mahasiswa. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan berbagai program yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membantu masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu.

Salah satunya terkait penyelesaian ijazah siswa yang masih ditahan di sekolah swasta karena tunggakan biaya pendidikan.

“Saat ini, masih ada kendala ijazahnya ditahan di sekolah swasta, karena belum bisa membayar. Ini akan kami selesaikan,” ucap Wagub.

Selain itu, Pemprov Jateng juga terus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat agar mereka dapat memperoleh pelayanan medis yang optimal.

Dalam dialog itu, mahasiswa juga menanyakan perkembangan program Satu Rumah Satu Kartu Keluarga (KK) yang menjadi salah satu program pemerintah daerah.

Menanggapi hal itu, Wagub menjelaskan bahwa program tersebut masih berjalan secara bertahap, menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan.

Ia mengatakan, pemerintah mempunyai beberapa skema untuk merealisasikan program Satu Rumah Satu KK, termasuk membantu pembangunan rumah bagi warga yang sudah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah.

“Kalau masyarakat sudah punya lahan, tetapi belum bisa membangun rumah, itu kita bangunkan. Sementara bagi yang belum punya lahan, kita dorong melalui berbagai program penanganan _backlog_ (kebutuhan) perumahan,” jelasnya.

Wagub menambahkan, sebagian target program perumahan telah berjalan, sedangkan sebagian lainnya masih terkendala kondisi lahan yang harus dipastikan aman untuk pembangunan. 

Maka dari itu, Pemprov Jateng menggandeng tim ahli dari beberapa perguruan tinggi  untuk melakukan kajian teknis.

Selain perumahan, mahasiswa juga menyampaikan persoalan infrastruktur jalan di beberapa daerah. Wagub mengungkapkan, sebagian laporan jalan rusak yang diterima ternyata merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota atau desa. Meskipun demikian, Pemprov Jateng tetap membantu penanganannya melalui anggaran provinsi.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk ikut mengawal pembangunan daerah dengan memberikan laporan yang jelas dan terukur.

“Kalau ada laporan, tolong disertai koordinatnya supaya kami bisa langsung cek ke lapangan,” katanya.

Perwakilan mahasiswa UNS, Ino, mengaku lega karena aspirasi yang mereka sampaikan mendapat respons langsung dari Wagub. Menurutnya, dialog tersebut menjadi ruang komunikasi yang baik antara mahasiswa dan pemerintah.

“Tadi kami menyampaikan beberapa hal terkait kemiskinan, integritas pemerintahan, dan komitmen pemerintah daerah,” ujarnya.

Dari dialog itu, pihaknya melihat adanya komitmen dari pemerintah untuk memperbaiki berbagai persoalan yang disampaikan oleh para mahasiswa.

“Pak Wagub juga menyatakan siap membuka ruang transparansi dan komunikasi dengan mahasiswa. (Kami) sudah lega," ucapnya.