SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., kembali menyatakan komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan kerjanya. 

Tak hanya itu, ia juga meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng, terbuka terhadap progres pembangunan di wilayahnya. Sebab, keterbukaan informasi merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh pemerintah, dan masyarakat berhak tahu informasi dan berbagai hal yang dilakukan oleh badan publik. 

“Saya perintahkan semua terbuka, jangan ada yang ditutupi. Harus terbuka, blakotang. Tidak hanya untuk wartawan, tetapi masyarakat boleh tanya. Di situ ada akuntabilitas keterbukaan informasi publik yang harus diketahui oleh masyarakat," ucap Gubernur dalam acara Silaturahmi dan Buka Bersama para Wartawan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Selasa, 10 Maret 2026. 

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno; Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Setiawan Hendra Kelana; perwakilan Baznas Jateng; sejumlah kepala OPD; serta para wartawan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali menegaskan komitmennya dalam menggandeng insan pers untuk berkolaborasi membangun Jateng. Tentunya dalam peran mereka sebagai penyebar informasi dan pemberi edukasi kepada masyarakat.

Secara khusus, ia mengatakan bahwa masukan dan kritik dari wartawan dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka membangun Jateng.

"Media juga memiliki peran untuk melakukan pembangunan. Tugas jurnalis sama dengan kita (pemerintah), dalam rangka mendidik dan membangun masyarakat,” ucap Gubernur. 

Sementara itu, Ketua PWI Jateng, Setiawan Hendra Kelana, mengatakan jurnalis memiliki tugas yang sama dengan pemerintah, yaitu memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Perjuangan tersebut dilakukan melalui berbagai hal, seperti tulisan, foto, video, dan sebagainya.

"Kita memiliki kewajiban itu. Dalam menjalankan profesi, kita memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik, pun berhak untuk mendapatkan informasi dari para narasumber,” katanya.

Menurut Iwan, jurnalis juga punya cara bagaimana agar informasi itu bisa tetap tersampaikan kepada masyarakat secara utuh. Sejatinya informasi itu memang harus transparan, tetapi transparan itu bukan berarti telanjang. Harus ada check and recheck kepada stakeholder atau mitra.

"Kolaborasi Pemprov dengan wartawan menjadi hal tidak terpisahkan. Ketika bagus, kita sampaikan bagus, kalau ada kritik kita sampaikan juga dengan memberikan solusi. Media juga menjadi part of solution," paparnya.