SEMARANG – Komisi VIII DPR RI memuji respons cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang melanda sejumlah daerah di wilayahnya.

Selain langkah cepat yang dinilai sigap dan responsif, budaya gotong royong masyarakat juga disebut berperan besar dalam menekan berbagai dampak bencana.

“Saya menerima banyak laporan dari warga Jawa Tengah. Mereka menyampaikan apresiasi, karena penanganan bencana dilakukan dengan sat-set dan gercep,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka Pengawasan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 22 Januari 2026. 

Guna memperkuat upaya penanganan dan mitigasi bencana, ia mendorong penguatan kesiapsiagaan serta pengarusutamaan semangat tangguh bencana, atau upaya untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat dan pemerintah agar lebih siap dalam menghadapi bencana.

“Kebencanaan ini sudah seperti kejadian tahunan. Seharusnya masyarakat dan pemerintah sudah sangat paham dan siap. Maka, semangat tangguh bencana harus terus digaungkan,” tegasnya.

Dalam kunjungan itu, Atalia bersama rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Abdul Wachid, menyalurkan bantuan senilai Rp1.946.096.600, berupa paket makanan siap saji, tenda, kasur, selimut, hingga _family kit_ untuk mendukung penanganan bencana di Jateng.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyerahkan satu unit mobil rescue senilai Rp695.000.000 kepada BPBD Provinsi Jateng untuk menunjang operasional penanggulangan bencana.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, memberikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dari Komisi VIII DPR RI serta pemerintah pusat terhadap persoalan kebencanaan di wilayahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan,” ucapnya.

Ia menyampaikan, tingkat risiko bencana di Jawa Tengah ada pada kategori sedang, dengan sedikitnya 14 potensi ancaman bencana, baik hidrologi, geologi, maupun non-alam. Kondisi ini membuat Jateng kerap disebut sebagai “mal kebencanaan”.

Oleh karena itu, Pemprov Jateng dalam tiga tahun terakhir terus menambah anggaran terkait penanggulangan bencana. Pada tahun 2024, angkanya sebesar dari Rp18,4 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp19 miliar pada 2025. Sementara pada tahun 2026, angkanya sebesar Rp20,4 miliar. 

Meskipun demikian, Wagub menilai anggaran tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. 

Ia mencontohkan, penanganan longsor di satu titik yang ada di Kabupaten Kudus membutuhkan anggaran hingga Rp10 miliar. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Jepara serta Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, di mana pemulihan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana memerlukan biaya cukup besar.

Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, pada periode 1-18 Januari 2026 telah terjadi sedikitnya 30 kejadian bencana. Rinciannya, 16 kejadian banjir, 6 bencana tanah longsor, 7 cuaca ekstrem, dan 1 kejadian kebakaran.