TEGAL – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mendampingi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menemui warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal pada Jumat, 6 Februari 2026. 

Dalam kunjungan itu, pemerintah menegaskan bahwa relokasi menjadi langkah utama penanganan bencana tanah gerak, karena kawasan permukiman lama sudah tidak layak untuk dihuni.

Gubernur dan Wapres tiba di posko pengungsian yang berada di salah satu rumah warga sekitar pukul 10.27 WIB, setelah meninjau langsung permukiman yang terdampak di Desa Padasari. Keduanya duduk di tengah-tengah para pengungsi dan tumpukan barang-barang yang berhasil diselamatkan.

Saat menemui para warga, Gubernur memberikan arahan serta meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan rumah dan harta benda yang berada di lokasi tanah gerak.

“Bapak Ibu tidak usah memikirkan rumah yang di sana. Tanahnya masih bergerak dan sangat berbahaya. Barang-barang nanti akan kami amankan dan dipindahkan,” ucapnya.

Ia mengatakan, relokasi akan dilakukan demi keselamatan warga. Maka dari itu, Gubernur memastikan bahwa pemerintah akan menyiapkan hunian sementara (huntara), hingga hunian tetap (huntap) lengkap dengan sertifikat kepemilikan.

“Sertifikat nanti akan diurus. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, (nantinya) akan dapat rumah berikut sertifikatnya,” katanya. 

Hal serupa juga disampaikan Wapres setelah meninjau langsung lokasi tanah gerak. Melihat kondisi rumah dan aspal jalan yang rusak parah, ia meminta masyarakat tidak kembali ke tempat tinggalnya.

“Tadi saya lihat langsung rumah-rumahnya, jalannya terbuka. Itu sangat berbahaya. Mohon jangan kembali ke sana,” katanya.

Tak hanya itu, Wapres secara khusus meminta agar kelompok rentan mendapat perhatian khusus. Ia menyebut anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas harus dipastikan aman dan kebutuhannya sudah terpenuhi.

“Kita prioritaskan keselamatan. Makan harus tercukupi, obat-obatan tersedia, dokter dan bidan stand by 24 jam,” ujarnya.

Wapres juga meminta pendataan warga dilakukan sedetail mungkin, termasuk warga yang bertani dan beternak, agar harta benda dan mata pencaharian mereka ikut diperhitungkan dalam proses relokasi.

“Yang bertani, beternak, lahannya berapa, ternaknya apa, semua dicatat. Jangan sampai ada yang tertinggal,” tegasnya.

Pemerintah pusat dan daerah sepakat bahwa relokasi menjadi langkah yang tidak bisa ditawar, mengingat tanah di Desa Padasari masih belum stabil atau terus bergerak serta berpotensi membahayakan warga jika kembali ke lokasi lama.

Salah seorang warga Desa Padasari, Kailah, mengaku siap pindah tempat tinggal. Ia mengatakan, permukiman di desanya memang menjadi lokasi yang rawan terjadi tanah gerak. Bahkan kejadian ini bukan pertama kali, dahulu saat ia masih kanak-kanak juga pernah terjadi peristiwa serupa. 

Maka dari itu, ia berharap solusi terbaik yang disiapkan pemerintah dapat diterima oleh seluruh warga.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan dengan total sebesar Rp338.035.551. Bantuan yang diberikan berupa logistik makanan dan nonmakanan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp35.200.000 serta bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp212.068.980.

Selain itu, ada 2 ton beras senilai Rp27 juta dari Dinas Ketahanan Pangan, obat-obatan senilai Rp11.766.571 dari Dinas Kesehatan, serta seragam dan perlengkapan sekolah senilai Rp 52 juta dari Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.

Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga mengalokasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 120 juta untuk rumah warga yang terdampak bencana tanah gerak di Kabupaten Tegal.

Bencana ini berdampak pada 464 unit rumah warga, dengan rincian 205 unit rusak berat, 174 unit rusak sedang, dan 85 unit rusak ringan. Tercatat, jumlah pengungsi mencapai 1.686 jiwa yang tersebar di sejumlah lokasi pengungsian.