DEMAK – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan atensi khusus terhadap kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. 

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan, indikasi keracunan kasus ini berkaitan dengan pengelolaan waktu distribusi yang kurang tepat.

“Makanan ini ada masa konsumsinya, jadi harus diantarkan tepat waktu dan langsung dikonsumsi,” ucapnya usai menghadiri acara di Kantor TVRI Jawa Tengah, Batursari, Mranggen, Demak pada Selasa, 21 April 2026. 

Guna mencegah persoalan serupa, pihak sekolah maupun pesantren diminta mengimbau siswa atau santri untuk langsung mengonsumsi makanan yang telah diberikan. 

“Jangan sampai makanan disimpan dulu, lalu dimakan di kemudian hari,” ucap Wagub 

Sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksanaan Program MBG Jateng, Wagub memastikan pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi terhadap penyedia layanan MBG yang dianggap lalai. Sanksi yang diberikan, mulai dari pembinaan hingga pencabutan izin operasional dapur.

“Sudah ada kasus penutupan dapur di Jawa Tengah. Ini menjadi peringatan keras. Dari pemerintah pusat juga sudah memberikan warning (peringatan), ada tahapan sanksi bahkan sampai pencabutan izin,” ungkapnya.

Sebelumnya, ratusan santri di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG yang didistribusikan pada Sabtu (18/4/2026). Gejala mulai muncul pada Minggu pagi, dengan keluhan sakit perut, pusing, mual, hingga muntah.

Tak hanya santri, kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3) juga terdampak. Total korban diperkirakan mencapai 187 orang. Hingga Senin, sebanyak 68 orang menjalani rawat inap, sementara 66 lainnya menjalani rawat jalan dengan pemantauan intensif. 

Menindaklanjuti kejadian tersebut, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait telah dihentikan sementara dan dipasang garis polisi. 

Dinas kesehatan setempat juga tengah melakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh mengenai sarana produksi pangan, termasuk aspek higiene/kebersihan, lingkungan, hingga kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah berharap, evaluasi ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem distribusi MBG agar kejadian serupa tidak terulang kembali.