SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan sektor pariwisata berbasis desa dan ekonomi syariah sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah pada tahun 2027. 

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Pemprov Jateng menargetkan pengembangan 1.000 desa wisata yang didukung oleh pemberdayaan 1.000 konten kreator lokal. Langkah ini selaras dengan tema pembangunan Jateng 2027, yakni “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”. 

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jateng Tahun 2026 di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 28 April 2026.

Wagub menegaskan, arah pembangunan Jateng tahun 2027 akan berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan konektivitas antarwilayah dan promosi digital yang masif.

“Kita menargetkan pembentukan 1.000 desa atau kampung wisata yang terintegrasi. Untuk mendukung itu, kita siapkan 1.000 konten kreator guna memperkuat promosi destinasi (wisata),” ucapnya.

Ia menambahkan, pendekatan pengembangan pariwisata tidak lagi terbatas pada destinasi wisata, tetapi diperluas dan dihubungkan dengan ekosistem industri. 

“Ke depan, kawasan industri juga bisa menjadi bagian dari pengembangan pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” ucap Wagub.

Selain itu, konsep pariwisata yang diusung juga diarahkan agar lebih inklusif dan ramah muslim. Maka dari itu, Pemprov Jateng berkomitmen untuk memastikan fasilitas wisata dapat diakses dengan nyaman oleh semua kalangan, khususnya perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Upaya ini pun disinkronkan dengan penguatan ekonomi syariah yang menjadi salah satu pilar pembangunan Jateng. Melalui program "Kecamatan Berdaya", pemerintah berupaya mendekatkan layanan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Langkah inovatif tersebut mendapat apresiasi positif dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebut Jawa Tengah memiliki kapasitas fiskal yang kuat, yakni menduduki peringkat ke-6 secara nasional.

“Kemandirian daerahnya sangat kuat. Jateng telah keluar dari pola pikir lama (out of the box) dengan tidak hanya bertumpu pada dana pusat, tetapi terus berinovasi mengungkit ekonomi melalui sektor kreatif,” ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menilai Jateng memiliki posisi strategis dalam agenda reindustrialisasi nasional. 

Menurutnya, pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dipadukan dengan pariwisata akan menjadikan Jateng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

"Jika kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus tumbuh di sini, maka Jawa Tengah akan menjadi pusat reindustrialisasi dan pusat pertumbuhan baru dalam perencanaan ekonomi nasional kita," ucapnya.

Musrenbang ini turut melibatkan berbagai kelompok strategis, mulai dari kepala daerah di 35 kabupaten/kota hingga forum anak dan disabilitas, guna memastikan perencanaan pembangunan pada tahun 2027 berjalan inklusif dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.