JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadikan Jawa Tengah sebagai role model nasional dalam implementasi ekosistem halal yang terintegrasi.

Sebab, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai proaktif memasukkan aspek pariwisata ramah muslim dan ekonomi syariah ke dalam rencana strategis jangka panjang.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyebut, gerak cepat Jawa Tengah dalam membangun ekosistem halal bisa menjadi standar bagi pemerintah daerah di Indonesia dalam mendukung program Wajib Halal Nasional.

"Jawa Tengah adalah role model terbaik, mulai dari kepedulian terhadap Rumah Potong Hewan (RPH), pengawasan UMKM, hingga pengembangan desa wisata halal," ucapnya saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Kantor BPJPH, Pinang Ranti, Jakarta Timur pada Rabu, 29 April 2026.

Ia juga menyoroti langkah progresif Jateng dalam mengawasi lebih dari 4.000 Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi (SPPG). Menurutnya, pengawasan SPPG di Jateng sudah melampaui standar higienitas dan sanitasi dengan menambahkan kewajiban sertifikasi halal sesuai instruksi Presiden.

Sebagai bukti nyata sinergi pusat dan daerah, Pemprov Jateng juga telah menyiapkan hibah tanah dan bangunan untuk pembangunan kantor perwakilan BPJPH di Jateng. Harapannya, kehadiran kantor tersebut mampu menjadi pusat akselerasi layanan halal yang lebih dekat dengan para pelaku usaha.

"Ini adalah komitmen luar biasa. Kami berharap kerja sama intens, seperti di Jawa Tengah ini bisa segera terwujud di seluruh Indonesia," ucap Kepala BPJPH. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengungkapkan bahwa komitmen untuk mengimplementasikan ekosistem halal yang ia kawal merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2026. 

Dalam perencanaan tersebut, Jawa Tengah menempatkan pariwisata berkelanjutan yang ramah muslim sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kunjungan kami ke BPJPH bertujuan untuk menyinkronkan perencanaan tahun 2027. Kami ingin memastikan bahwa pada tahun 2027, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap standar halal di Jawa Tengah meningkat," ucapnya. 

Wagub menjelaskan, langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun ekosistem halal di wilayahnya, antara lain melakukan penguatan regulasi, pendampingan pelaku usaha, hingga pengawasan ketat terhadap produk yang beredar, guna menjamin kenyamanan wisatawan maupun konsumen lokal.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam audiensi dengan BPJPH adalah strategi percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Wagub menyadari bahwa keterbatasan anggaran daerah atau APBD, sering kali menjadi kendala dalam memfasilitasi sertifikasi halal secara massal.

Guna menyiasati hal tersebut, Pemprov Jateng meluncurkan konsep kolaborasi kreatif dengan menggandeng perusahaan, untuk memfasilitasi biaya dan proses sertifikasi halal bagi UMKM. 

"Apabila APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah terserap maksimal, kami tidak akan berhenti di situ. Kami akan merangkul perusahaan-perusahaan besar untuk menjadi orang tua asuh bagi UMKM," ucap Wagub.