SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan provinsi di wilayahnya pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah, sejumlah proyek peningkatan jalan pada tahun anggaran 2026 akan dilaksanakan di berbagai wilayah. Di antaranya ruas Wiradesa–Kajen, Wanayasa–Kalibening, Brigjen Sudiarto Kota Semarang, Jepara–Keling, Kudus–Colo, Todanan–Ngawen, Demak–Godong, Singget/Batas Kabupaten Grobogan–Doplang–Cepu, Kuwu–Galeh, Galeh–Ngrampal, Sirampog–Bumiayu, Jalur Penyelamat Kalijambe, serta Batas Kota Salatiga–Kedungjati/Batas Kabupaten Grobogan.

Selain peningkatan jalan, Pemprov Jateng juga mengalokasikan pekerjaan rehabilitasi pada sejumlah ruas jalan, antara lain Pati–Tayu, Pati–Kayen–Sukolilo, Jepara–Kudus, Patikraja–Kaliori, Sidareja–Cukangleusleus, Karanganyar–Tawangmangu–Kalisoro, Ngadirojo–Biting/Perbatasan Jawa Timur, Ngadirojo–Giriwoyo, Wonogiri–Manyaran–Blimbing, Sapuran–Kepil, Bandungsari–Panangapan, serta Bandungsari–Salem.

Perhatian juga diberikan pada infrastruktur jembatan. Tahun ini, Pemprov Jateng melakukan penggantian Jembatan Dengkeng di Kabupaten Klaten pada ruas Karangwuni–Batas DIY. Selain itu, rehabilitasi dilakukan pada Jembatan Lusi Putat di Lingkar Utara Purwodadi, Jembatan Jurang Gowang di ruas Kutoarjo–Bruno Kabupaten Purworejo, Jembatan Kalidawe pada ruas Parakan–Patean, dan Jembatan Krompeng di ruas Kajen–Batang.

Di luar perbaikan-perbaikan tersebut, Pemprov Jateng juga melaksanakan pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang 2.414,59 kilometer yang tersebar di 173 ruas jalan, serta pemeliharaan jembatan provinsi dengan total panjang mencapai 26.445,77 meter.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan salah satu ruas yang menjadi perhatian pada tahun 2026 adalah Jalan Raya Randublatung–Cepu di Kabupaten Blora. Perbaikan ruas tersebut telah memasuki tahap pelelangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,276 miliar.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut pada tahap awal difokuskan untuk menangani kerusakan berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung. Namun, sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah, desain teknis proyek masih akan dievaluasi agar panjang jalan yang ditangani dapat ditingkatkan.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, telah dilakukan penanganan ruas Singget–Doplang–Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan, dengan nilai anggaran mencapai Rp19,92 miliar.

Untuk mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur, Pemprov Jateng tidak hanya mengandalkan APBD, namun juga mengusulkan sejumlah penanganan jalan di Kabupaten Blora melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahamd Luthfi, S.H., S.St.M.K. meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait kondisi jalan.

Menurutnya, berbagai aduan yang muncul, termasuk yang viral di media sosial, harus menjadi bahan evaluasi agar semakin responsif terhadap kebutuhan warga.

Ia juga menegaskan bahwa kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama. Perbaikan jalan harus dikerjakan secara optimal agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"(Pekerjaan jalan) Harus dikerjakan secara profesional," katanya

Gubernur juga meminta ruas jalan dengan tingkat kerusalam berat menjadi prioritas.

"Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan rusak berat, maka harus menjadi prioritas penangananya," lanjutnya

Di sisi lain, seluruh jajaran pemerintah daerah diminta mengawal secara serius usulan bantuan dari pemerintah pusat, baik melalui kementerian maupun DPR RI. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Jawa Tengah.

Pemprov Jawa Tengah juga menyampaikan apresiasi atas berbagai kritik dan masukan dari masyarakat. Partisipasi publik dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi antara pemerintah dan warga, guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik, tidak hanya di bidang infrastruktur, namun juga sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesejahteraan masyarakat.