SEMARANG — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah diwajibkan menyerap produksi telur dan daging ayam dari peternak lokal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini berdasarkan “Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis” yang ditandatangani saat Rapat Koordinasi Lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang pada Jumat, 19 Juni 2026. 

Kesepakatan itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, dan koperasi peternak. 

Ada tiga poin utama dalam komitmen bersama tersebut. Pertama, menu MBG di Jateng akan menggunakan telur dan daging ayam masing-masing 2 kali dalam 1 minggu. Kedua, asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur maupun pedaging siap menyediakan pasokan sesuai standar kualitas yang telah disepakati serta mengirimkan langsung ke lokasi dapur mitra SPPG.

Ketiga, pembelian telur dan ayam dilakukan langsung ke asosiasi atau koperasi peternak Jateng dengan harga yang telah disepakati, yakni telur Rp26 ribu/kg dan daging ayam karkas Rp35 ribu/kg atau setara Rp20 ribu/kg berat hidup.

“Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini,” ucap Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di sela acara. 

Ia menyampaikan, skema ini menjadi bagian dari upaya penataan program MBG di Jateng agar berjalan lebih terarah, terutama terkait menu dan rantai pasok bahan pangan.

Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas MBG Jateng mengatakan, pemerintah tidak hanya memastikan kebutuhan MBG terpenuhi, tetapi juga berupaya menjaga agar manfaat ekonomi program tersebut dirasakan oleh para peternak.

“SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah, baik yang dikelola koperasi maupun asosiasi,” katanya. 

Ia menegaskan, pengaturan harga menjadi bagian penting agar tidak terjadi disparitas harga di lapangan. Pemerintah akan memastikan transaksi dilakukan sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan.

“Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya, SPPG ini harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jawa Tengah,” jelasnya.

Wagub mengatakan, hasil komitmen tersebut akan disampaikan kepada Satgas Percepatan MBG di kabupaten/kota serta seluruh SPPG di Jateng. Pengawasan juga akan dilakukan untuk memastikan kesepakatan diterapkan dengan baik.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menyebut, kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan pelaksanaan MBG dan menyesuaikan menu makanan di seluruh SPPG.

“Dengan adanya komitmen bersama ini, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra bahwa minimal 2 kali menu per minggu menggunakan telur dan daging ayam,” katanya.

Menurut Tengku, langkah tersebut juga menjadi bentuk intervensi untuk membantu menjaga stabilitas harga. Terlebih, komoditas telur dan ayam saat ini masih menghadapi tekanan akibat produksi yang melimpah.

“Harapannya dengan adanya intervensi ini, di masyarakat harga telur dan daging ayam bisa terkendali,” ujarnya.

Ia menambahkan, BGN juga akan melakukan penertiban apabila terdapat SPPG yang tidak melaksanakan ketentuan, termasuk jika ditemukan pembelian di bawah harga acuan.

“Kita terima semua aduan. Ini menjadi momentum untuk membenahi semuanya agar taat dengan juknis yang diterbitkan BGN,” katanya.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah, Suwardi, menyebut kesepakatan tersebut menjadi titik temu antara pemerintah dan peternak.

Ia mengungkapkan, saat ini populasi ayam petelur di Jateng sekitar 39 juta ekor, dengan produksi telur mencapai 2.200 ton/hari. Dari jumlah tersebut, kebutuhan di provinsi ini berkisar 1.400 ton/hari, sehingga masih terdapat surplus produksi.

Dengan sekitar 4.000 SPPG di Jateng, Suwardi memperkirakan penyerapan melalui MBG bisa mencapai 7-8% dari total produksi telur.

“Kalau seluruh dapur di Jawa Tengah menggunakan telur 2 kali dalam seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton per minggu,” ujarnya.

Dari sektor ayam pedaging, Ketua Asosiasi Peternak Pedaging Jawa Tengah (Pinsar Jateng), Susilo, menyampaikan, harga ayam hidup di tingkat peternak masih berada di bawah harga pokok penjualan (HPP).

“HPP saat ini sekitar Rp20 ribu. Harga yang terjadi sekitar Rp17 ribu, sehingga peternak mengalami kerugian. Ini karena terjadi over supply (kelebihan pasokan),” katanya.

Harapannya, penyerapan daging ayam melalui MBG mampu mengurangi kelebihan pasokan ayam, sehingga harga di tingkat peternak bisa kembali membaik.

“Intervensi ini membantu peternak agar harga ayam hidup di kandang bisa naik dan peternak tidak rugi,” ujarnya.