SEMARANG – Kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat permanen di Jawa Tengah rencananya akan dimulai pada 31 Juli 2026. Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jateng bersama stakeholder terkait terus mematangkan operasional sekolah tersebut.  
  
"Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu, kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada," ucap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 20 Juli 2026. 

Rakor tersebut diikuti oleh dinas sosial kabupaten/kota yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana proyek, dan kepala Sekolah Rakyat. 

Sekda menyampaikan, salah satu persoalan yang muncul adalah rekrutmen peserta didik, khususnya jenjang sekolah dasar yang belum memenuhi target. Sebagai solusi, pemerintah akan mengurangi jumlah rombongan belajar (rombel) di tingkat SD menjadi 1 rombel, dan kuotanya dialihkan ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki peminat lebih banyak.

Selain itu, Pemprov Jateng juga mengejar penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana, terutama bangunan asrama. Sebab, konsep Sekolah Rakyat permanen mengharuskan seluruh peserta didik tinggal di asrama.

"Kami kejar bersama teman-teman dari (Kementerian) Pekerjaan Umum agar sebelum 31 Juli seluruh fasilitas siap," ucap Sekda.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota aktif berkoordinasi apabila masih terdapat kekurangan fasilitas dasar, seperti air bersih. Pemenuhan sementara kebutuhan air dapat dilakukan melalui penyediaan tangki air maupun langkah lain sesuai kondisi di lapangan.

Sekda meminta seluruh pemerintah daerah melakukan asesmen/penilaian terhadap bangunan yang masih dalam proses pembangunan, terutama dari aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

"Yang paling utama adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anak-anak," katanya.

Sekda menyampaikan, Sekolah Rakyat merupakan program yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa mengenyam pendidikan dengan akses yang mudah dan fasilitas yang memadai. Maka dari itu, ia menegaskan, kualitas fasilitas yang diberikan tidak boleh asal-asalan.

Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari, mengatakan bahwa pembangunan asrama yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Sekolah Rakyat permanen di Sukoharjo, saat ini memang belum sepenuhnya selesai. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap optimis operasional sekolah dapat dimulai sesuai jadwal.

Septina menyebut, SRMA 17 Surakarta menerima sebanyak 188 peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran perdana Sekolah Rakyat permanen. Nantinya, para siswa SRMA 17 Surakarta akan menempati Sekolah Rakyat permanen Sukoharjo. 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, mengatakan, Jawa Tengah saat ini memiliki 10 Sekolah Rakyat permanen dan 6 Sekolah Rakyat rintisan.

Melalui Rapat Koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota dan kementerian terkait berupaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan dalam mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat, sehingga seluruh fasilitas sekolah dapat digunakan secara optimal sesuai target tahun ajaran 2026/2027.