SEMARANG - Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut baik pelaksanaan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jateng. 

Ia berkomitmen untuk kooperatif serta siap memberikan data secara transparan untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan serta program daerah.

Hal itu disampaikannya dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan BPK di Kompleks Kantor Gubernur Jateng pada Senin, 31 Agustus 2026.  

Wagub menilai, pemeriksaan BPK menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jateng untuk melakukan perbaikan dan penyelarasan tata kelola pemerintahan. Ia mengungkapkan, pihaknya terbuka terhadap proses pemeriksaan dan siap memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan BPK.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan segera mempersiapkan berbagai dokumen, program, dan materi yang diperlukan.

"Untuk setiap OPD yang akan diperiksa atau ada penilaian, apa yang perlu disiapkan, langsung disiapkan," ucap Wagub. 

Ia berharap pemeriksaan yang dilakukan dapat memberikan evaluasi dan masukan yang objektif, untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

"Saya yakin bahwa pemeriksaan dan penilaian ini untuk memperbaiki dan memberikan masukan yang bagus, (agar) pemerintahan kami semakin bersih, semakin memberikan manfaat bagi masyarakat," ucap Wagub.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, mengatakan, terdapat empat pemeriksaan yang dilakukan. 

Pertama, pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian ketahanan energi. Kedua, pemeriksaan kinerja atas upaya dalam meningkatkan produksi dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan. 

Ketiga, pemeriksaan kepatuhan pengelolaan bidang pendidikan. Keempat, pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).  

Ia menegaskan, pemeriksaan tematik tersebut merupakan bagian dari upaya BPK untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta Rencana Strategis (Renstra) BPK 2025-2029.

Kepala BPK Perwakilan Jateng mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.