SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyatakan bahwa penurunan kasus tengkes (stunting) di wilayahnya membutuhkan kerja-kerja kolaboratif dari berbagai stakeholder. 

Oleh karena itu, ia menyambut positif rencana kegiatan konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa) yang akan dilaksanakan di Kota Semarang pada 22-23 September 2026.

Hal itu disampaikannya saat beraudiensi dengan Delegasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 21 September 2026.

Gubernur mengatakan, kerja-kerja kolaboratif perlu dilakukan mulai dari tahap pendampingan, pencegahan pernikahan dini, dan sebagainya. Oleh karena itu, ia berharap keterlibatan stakeholder, seperti Dinas Kesehatan Provinsi Jateng; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); bupati/wali kota; pemerintah desa; dan PKK. 

Ia menjelaskan, penurunan dan pencegahan stunting merupakan modal dasar dalam rangka menyiapkan generasi yang akan datang. Anak-anak harus dipersiapkan sejak dini mulai dari tahap pranikah, masa kehamilan, sampai 1.000 hari pertama kehidupan.

"Jawa Tengah akan (menjadi yang) paling depan (dalam) memerangi stunting. Seluruh kepala daerah di Jateng dituntut untuk menurunkan (angka) stunting," ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab, menambahkan, komitmen penurunan stunting di Jateng sudah dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor. Salah satunya dengan mengidentifikasi faktor risiko berdasarkan siklus hidup, termasuk pendampingan terhadap ibu hamil dengan risiko stunting.

"Dari ibu hamil itu kita bisa prediksi risiko stuntingnya, 85% stunting itu bisa diketahui sejak kehamilan, intervensinya berlanjut sampai 1.000 hari pertama kehidupan," ucapnya.

Berdasarkan data triwulan II tahun 2026, prevalensi stunting di Jateng sebesar 9,93%. Meskipun angka terus menurun sejak 2024, tetapi masih ada ketimpangan atau selisih angka prevalensi stunting di tiap daerah. 

Tercatat, angka stunting di Kabupaten Wonosobo sebesar 18,05%; Purworejo 16,62%; Banjarnegara 16,24%; Kabupaten Magelang 15,82%; dan Kabupaten Tegal 15,59%; sementara daerah lain sudah ada yang di bawah 10%, seperti Kabupaten Demak (2%).

"Penurunan stunting di Jawa Tengah bervariasi antardaerah dan disparitasnya masih cukup tinggi. Kalau rata-rata prevalensi stunting di Jawa Tengah sudah 9,93%," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan bahwa Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting dan Advokasi Pencegahan di Kota Semarang ini bertujuan untuk menindaklanjuti upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi perhatian Presiden Prabowo.

"Salah satu pilar pembangunan SDM adalah penanganan stunting. Jadi kita harus siapkan generasi emas Indonesia. Kita ingin pastikan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk menurunkan stunting," ucapnya.

Mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting secara nasional sudah turun dari 21,5% menjadi 19,8%. Adapun target untuk tahun 2029 sekitar 15%, sehingga diperlukan kerja keras dan kolaborasi bersama untuk mencapai target tersebut. 

“Mari kita turunkan stunting untuk memastikan kesiapan SDM unggul. Gubernur Jateng sudah punya komitmen tinggi untuk menurunkan stunting. Kami juga ajak seluruh komponen bangsa termasuk media untuk berperan dalam advokasi pencegahan stunting," katanya.